JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mendorong Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembenahan sungai-sungai yang mengalir di Ibu Kota.
Apabila menengok banjir yang belum lama ini terjadi, penyebabnya karena penyempitan badan sungai, sehingga air yang berasal dari hulu meluber ke permukiman.
Memang pembenahan sungai tidak bisa langsung dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta fokus untuk membenahi empat sungai utama, yakni Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, dan Sunter.
Baca juga: Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta
Nirwono menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta saat di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang tidak segera melanjutkan pembenahan sungai, waduk, embung, dan situ.
Selain itu, Nirwono menyarankan membuat Rencana Induk Saluran Air Kota yang berfungsi untuk memetakan wilayah-wilayah yang perlu diperbaiki.
Rencana induk ini juga berfungsi untuk memberikan prioritas penanganan saluran air di Ibu Kota. Sehingga pembenahan saluran air di Jakarta memiliki jangka waktu yang jelas.
Bahkan, jika Pemprov DKI Jakarta berhasil menerapkan strategi ini, maka wilayah lain di Indonesia bisa mencontohnya.
"Ada rencana induk buat apa? Untuk memastikan bahwa program ini bisa selesai pada tahun ke-10, misalkan. Kita juga realistis tidak mungkin memperbaiki saluran air (dalam) 5 tahun, selesai. Tapi kan ada pedoman buat gubernur selanjutnya," kata Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (4/3/2021).
Nirwono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan pembangunan atau revitalisasi 109 situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) yang ada di Jakarta.
Baca juga: Formappi: Usul Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta Jangan Dianggap Lelucon
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi sebelumnya mengatakan, progres pembebasan lahan normalisasi tahun ini belum berjalan karena dana pinjaman dari pemerintah pusat belum dicairkan.
Dana pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), belum bisa dicairkan hingga tahun 2021memasuki bulan ketiga.
"Belum kan anggaran belum cair," kata Dudi saat dihubungi melalui telepon, Kamis (4/3/2021).
Dudi mengatakan, pinjaman PEN yang diajukan Pemprov DKI ke pemerintah pusat masih akan dibahas lebih lanjut mengenai detail program.
"Lagi kita perjuangkan ini (untuk pencairan), hari ini kalau nggak salah ada meeting PEN dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur)," kata Dudi.
Baca juga: Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Jakarta Mandek karena Dana Pinjaman Belum Cair
Dia mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan normalisasi sungai di Jakarta kurang lebih sebesar Rp 1 triliun tahun 2021.