Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Kompas.com - 05/03/2021, 22:50 WIB
Rosiana Haryanti,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mendorong Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembenahan sungai-sungai yang mengalir di Ibu Kota.

Apabila menengok banjir yang belum lama ini terjadi, penyebabnya karena penyempitan badan sungai, sehingga air yang berasal dari hulu meluber ke permukiman.

Memang pembenahan sungai tidak bisa langsung dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta fokus untuk membenahi empat sungai utama, yakni Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, dan Sunter.

Baca juga: Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Nirwono menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta saat di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang tidak segera melanjutkan pembenahan sungai, waduk, embung, dan situ.

Selain itu, Nirwono menyarankan membuat Rencana Induk Saluran Air Kota yang berfungsi untuk memetakan wilayah-wilayah yang perlu diperbaiki.

Rencana induk ini juga berfungsi untuk memberikan prioritas penanganan saluran air di Ibu Kota. Sehingga pembenahan saluran air di Jakarta memiliki jangka waktu yang jelas.

Bahkan, jika Pemprov DKI Jakarta berhasil menerapkan strategi ini, maka wilayah lain di Indonesia bisa mencontohnya.

"Ada rencana induk buat apa? Untuk memastikan bahwa program ini bisa selesai pada tahun ke-10, misalkan. Kita juga realistis tidak mungkin memperbaiki saluran air (dalam) 5 tahun, selesai. Tapi kan ada pedoman buat gubernur selanjutnya," kata Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Nirwono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan pembangunan atau revitalisasi 109 situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) yang ada di Jakarta.

Baca juga: Formappi: Usul Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta Jangan Dianggap Lelucon

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi sebelumnya mengatakan, progres pembebasan lahan normalisasi tahun ini belum berjalan karena dana pinjaman dari pemerintah pusat belum dicairkan.

Dana pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), belum bisa dicairkan hingga tahun 2021memasuki bulan ketiga.

"Belum kan anggaran belum cair," kata Dudi saat dihubungi melalui telepon, Kamis (4/3/2021).

Dudi mengatakan, pinjaman PEN yang diajukan Pemprov DKI ke pemerintah pusat masih akan dibahas lebih lanjut mengenai detail program.

"Lagi kita perjuangkan ini (untuk pencairan), hari ini kalau nggak salah ada meeting PEN dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur)," kata Dudi.

Baca juga: Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Jakarta Mandek karena Dana Pinjaman Belum Cair

Dia mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan normalisasi sungai di Jakarta kurang lebih sebesar Rp 1 triliun tahun 2021.

Kendala pencairan dana PEN, kata Dudi, karena pihak peminjam dalam hal ini Pemprov DKI diminta menyusun argumentasi program yang akan dijalankan dari pinjaman tersebut.

"Kita harus buat semacam bikin argumentasi dulu, minta kelengkapan administrasi, setelah lengkap baru di ACC baru dicairin gitu. Kita menuju approval dari SMI untuk melanjutkan (pembebasan lahan) ke lapangan selanjutnya," tutur dia.

Pada Desember 2020, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Juaini Yusuf mengatakan sudah lima sungai yang lahannya berhasil dibebaskan dan segera mendapat Surat Pengakuan Hak (SPH).

"Sampai saat ini ada lima kali yang kami sedang proses, yaitu Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Jatikramat, dan Kali Sunter, sebagian besar memang sudah siap SPH," kata Juaini, Rabu (9/12/2021).

Juaini mengatakan, anggaran yang digunakan untuk pembebasan lahan berasal dari program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat.

Beberapa sungai yang akan berlanjut di program pembebasan lahan normalisasi sungai di Jakarta, yaitu Kali Ciliwung karena sungai tersebut dinilai masih cukup panjang.

Adapun pembebasan lahan khusus di Kali Ciliwung ditargetkan sebanyak 118 bidang tanah. Pembebasan terbesar di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com