Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Kompas.com - 07/03/2021, 17:51 WIB
Vaksin Covid-19 saat vaksinasi tahap kedua untuk pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi Covid-19 hari ini menyasar kurang lebih 1.500 orang pedagang pasar Tanah Abang dari total 10.000 dosis. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOVaksin Covid-19 saat vaksinasi tahap kedua untuk pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi Covid-19 hari ini menyasar kurang lebih 1.500 orang pedagang pasar Tanah Abang dari total 10.000 dosis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, oknum yang menyalahgunakan jatah vaksinasi bagi pedagang di Pasar Tanah Abang diketahui memanfaatkan celah dari ketidaksiapan sistem pendataan.

Sebab, menurutnya, tidak ada integrasi data penerima vaksin antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui PeduliLindungi dan data yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya.

Kejadian ini, menurut Teguh, mirip seperti kasus vaksinasi salah sasaran yang dilakukan oleh selebgram Helena Lim baru-baru ini.

Baca juga: Polisi Selidiki Status Tenaga Kesehatan Helena Lim

"Helena Lim hanya memanfaatkan celah. Nah pedagang-pedagang (pasar) Tanah Abang juga memanfaatkan celah, ART dan kenalannya bisa masuk (vaksinasi)," kata Teguh kepada Kompas.com, Minggu (7/3/2021).

Teguh menjelaskan, pada awalnya, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan vaksinasi dikeluarkan oleh Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes.

Dalam juknis tersebut, data penerima vaksin ditentukan oleh Kemenkes secara top-down, sementara pemerintah daerah hanya melaksanakan penyuntikan. Seluruh data penerima vaksin berasal dari sistem PeduliLindungi.

Baca juga: Jatah Disalahgunakan, Sejumlah Pedagang Tanah Abang Justru Sulit Dapat Vaksin

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, sistem tersebut tidak dapat melakukan klasifikasi sasaran penerima vaksin.

"Misalnya klasifikasi nakes, klasifikasi lansia, klasifikasi pedagang, itu tidak bisa," ucap Teguh.

Oleh karenanya, menurut Teguh, Dinkes DKI Jakarta berinisiatif untuk untuk melakukan pendataan dengan menggandeng asosiasi dan organisasi untuk pendataan.

Selain itu, ada kelonggaran bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang belum terdaftar dalam sistem. Mereka, sebut Teguh, bisa mendapatkan vaksin setelah memperoleh surat rekomendasi dari tempat kerjanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Radhar Panca Dahana Bertahun-tahun Berjuang Lawan Gagal Ginjal, Seminggu 3 Kali Cuci Darah

Radhar Panca Dahana Bertahun-tahun Berjuang Lawan Gagal Ginjal, Seminggu 3 Kali Cuci Darah

Megapolitan
Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia

Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia

Megapolitan
Dimulai 2019, Penanaman 200.000 Pohon di Jakarta Ditargetkan Terpenuhi pada 2022

Dimulai 2019, Penanaman 200.000 Pohon di Jakarta Ditargetkan Terpenuhi pada 2022

Megapolitan
Saat Rizieq Shihab 'Ngamuk': Kesal karena Sidang Online, Cap Bima Arya Pembohong, Bentak Jaksa dan Satpol PP

Saat Rizieq Shihab "Ngamuk": Kesal karena Sidang Online, Cap Bima Arya Pembohong, Bentak Jaksa dan Satpol PP

Megapolitan
Tumpukan Ban Bekas di Kampung Boncos Terbakar, Api Merambat ke Rumah Warga

Tumpukan Ban Bekas di Kampung Boncos Terbakar, Api Merambat ke Rumah Warga

Megapolitan
Ini Kronologi Kasus Pencurian Motor di Joglo yang Pelakunya Terekam CCTV

Ini Kronologi Kasus Pencurian Motor di Joglo yang Pelakunya Terekam CCTV

Megapolitan
Kak Seto: Walau yang Perkosa dan Jual Remaja di Bekasi Anak Anggota DPRD, Polisi Harus Tegas

Kak Seto: Walau yang Perkosa dan Jual Remaja di Bekasi Anak Anggota DPRD, Polisi Harus Tegas

Megapolitan
Salah Gunakan Dana BOS dan BOP, Mantan Kepala SMKN 53 Ditetapkan Jadi Tersangka

Salah Gunakan Dana BOS dan BOP, Mantan Kepala SMKN 53 Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Pingsan Setelah Ditonjok Sopir Lain, Pengemudi Taksi Tabrak Gerbang Mapolres Jakbar

Pingsan Setelah Ditonjok Sopir Lain, Pengemudi Taksi Tabrak Gerbang Mapolres Jakbar

Megapolitan
Praktik Prostitusi Online Anak di Penginapan Tebet, Warga: Enggak Terpikir Jadi Tempat Open BO

Praktik Prostitusi Online Anak di Penginapan Tebet, Warga: Enggak Terpikir Jadi Tempat Open BO

Megapolitan
Bersikeras Dua Terdakwa Kasus 192 Kg Ganja Divonis Mati, PN Tangerang Resmi Ajukan Banding

Bersikeras Dua Terdakwa Kasus 192 Kg Ganja Divonis Mati, PN Tangerang Resmi Ajukan Banding

Megapolitan
Aturan Perjalanan Pakai Kendaraan Pribadi ke Luar Jakarta Selama Larangan Mudik

Aturan Perjalanan Pakai Kendaraan Pribadi ke Luar Jakarta Selama Larangan Mudik

Megapolitan
KPAI Sebut Guru-guru di Jakarta Kelelahan Mengajar Tatap Muka dan Daring

KPAI Sebut Guru-guru di Jakarta Kelelahan Mengajar Tatap Muka dan Daring

Megapolitan
Semrawut, Kolong Flyover Roxy Akan Ditata Ulang

Semrawut, Kolong Flyover Roxy Akan Ditata Ulang

Megapolitan
Evaluasi Belajar Tatap Muka, Disdik DKI Tegaskan Akan Tutup Sekolah jika Tak Disiplin Protokol Kesehatan

Evaluasi Belajar Tatap Muka, Disdik DKI Tegaskan Akan Tutup Sekolah jika Tak Disiplin Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X