Menilik Proyek Rumah DP Rp 0 Andalan Anies yang Terganjal Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz baru-baru ini mengabarkan bahwa Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Berdasarkan info yang saya dapat dari asisten perekonomian, berita tersebut benar," kata Azis melalui pesan singkat, Senin (8/3/2021).

Yoory dikabarkan terganjal kasus korupsi proyek rumah DP 0. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih belum menyampaikan pernyataan resmi perihal hal tersebut.

Pembangunan Sarana Jaya sendiri adalah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap pembangunan properti Pemprov DKI, termasuk proyek rumah DP Rp 0 yang menjadi andalan Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Azis, Yoory ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yang berinisial AR, TA, dan PT terkait pembelian lahan untuk proyek rumah susun DP Rp 0 di kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

Baca juga: 3 Tahun Anies, Tanda Tanya Sepinya Peminat Rumah DP 0 hingga Polemik Anggaran

Kasus itu sebelumnya sudah diselidiki Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

Hal tersebut juga pernah diungkap oleh Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono pada 9 Maret tahun lalu.

Realisasi program rumah DP Rp 0 yang sangat rendah

Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP Rp 0 baru 0,26 persen atau 780 rumah dari target awal menyediakan 300.000 rumah selama lima tahun.

Rumah yang sudah dibangun terletak di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dalam bentuk rusunami atau rumah susun sederhana milik.

Minimnya realisasi pembangunan rumah DP Rp 0 ini sempat disoroti oleh anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pada akhir tahun lalu.

Baca juga: Fraksi PSI Sebut Tak Ada Anggaran Pembangunan Rumah DP 0 di RAPBD 2021

"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 saja belum tercapai," kata Eneng saat dihubungi melalui telepon.

Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah dalam lima tahun, atau 60.000 rumah per tahun.

Namun, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0.

"(Pembangunan) rumah DP Rp 0 tidak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahan terus-menerus. Yang kita sayangkan lahannya terus dibeli, tapi tidak dibangun," kata dia.

Baca juga: Mangkir, 3 dari 5 Orang yang Dipanggil Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rumah DP 0 Persen

Tidak laku

Di samping mengalami kendala pembangunan, program rumah DP Rp 0 ternyata juga mengalami kendala penjualan.

Setahun setelah dibuka, baru 32 persen dari total 780 unit rumah yang berhasil dijual.

Banyak warga sebenarnya sudah mendaftar untuk menempati unit di Klapa Village tersebut. Hanya saja, permohonan kredit mereka ditolak Bank DKI.

Penolakan terjadi lantaran calon pembeli, yang memiliki gaji setidaknya Rp 7 juta per bulan, juga mempunyai tanggungan kredit lain yang belum dilunasi.

Rata-rata memiliki tanggungan cicilan lain, seperti kredit sepeda motor. Beberapa juga memiliki pinjaman online.

Diberitakan sebelumnya, biaya cicilan untuk unit tipe 21 di Klapa Village adalah Rp 1,2 juta per bulan.

Sementara unit dengan tipe 35 dikenai harga cicilan sebesar Rp 2 juta per bulan.

(Penulis : Singgih Wiryono, Rindi Nuris Velarosdela/ Editor : Egidius Patnistik, Sandro Gatra)