Kompas.com - 08/03/2021, 11:50 WIB
Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). DEAN PAHREVI/KOMPAS.comRusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz baru-baru ini mengabarkan bahwa Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Berdasarkan info yang saya dapat dari asisten perekonomian, berita tersebut benar," kata Azis melalui pesan singkat, Senin (8/3/2021).

Yoory dikabarkan terganjal kasus korupsi proyek rumah DP 0. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih belum menyampaikan pernyataan resmi perihal hal tersebut.

Pembangunan Sarana Jaya sendiri adalah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap pembangunan properti Pemprov DKI, termasuk proyek rumah DP Rp 0 yang menjadi andalan Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Azis, Yoory ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yang berinisial AR, TA, dan PT terkait pembelian lahan untuk proyek rumah susun DP Rp 0 di kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

Baca juga: 3 Tahun Anies, Tanda Tanya Sepinya Peminat Rumah DP 0 hingga Polemik Anggaran

Kasus itu sebelumnya sudah diselidiki Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

Hal tersebut juga pernah diungkap oleh Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono pada 9 Maret tahun lalu.

Realisasi program rumah DP Rp 0 yang sangat rendah

Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP Rp 0 baru 0,26 persen atau 780 rumah dari target awal menyediakan 300.000 rumah selama lima tahun.

Rumah yang sudah dibangun terletak di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dalam bentuk rusunami atau rumah susun sederhana milik.

Minimnya realisasi pembangunan rumah DP Rp 0 ini sempat disoroti oleh anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pada akhir tahun lalu.

Baca juga: Fraksi PSI Sebut Tak Ada Anggaran Pembangunan Rumah DP 0 di RAPBD 2021

"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 saja belum tercapai," kata Eneng saat dihubungi melalui telepon.

Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah dalam lima tahun, atau 60.000 rumah per tahun.

Namun, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0.

"(Pembangunan) rumah DP Rp 0 tidak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahan terus-menerus. Yang kita sayangkan lahannya terus dibeli, tapi tidak dibangun," kata dia.

Baca juga: Mangkir, 3 dari 5 Orang yang Dipanggil Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rumah DP 0 Persen


Tidak laku

Di samping mengalami kendala pembangunan, program rumah DP Rp 0 ternyata juga mengalami kendala penjualan.

Setahun setelah dibuka, baru 32 persen dari total 780 unit rumah yang berhasil dijual.

Banyak warga sebenarnya sudah mendaftar untuk menempati unit di Klapa Village tersebut. Hanya saja, permohonan kredit mereka ditolak Bank DKI.

Penolakan terjadi lantaran calon pembeli, yang memiliki gaji setidaknya Rp 7 juta per bulan, juga mempunyai tanggungan kredit lain yang belum dilunasi.

Rata-rata memiliki tanggungan cicilan lain, seperti kredit sepeda motor. Beberapa juga memiliki pinjaman online.

Diberitakan sebelumnya, biaya cicilan untuk unit tipe 21 di Klapa Village adalah Rp 1,2 juta per bulan.

Sementara unit dengan tipe 35 dikenai harga cicilan sebesar Rp 2 juta per bulan.

(Penulis : Singgih Wiryono, Rindi Nuris Velarosdela/ Editor : Egidius Patnistik, Sandro Gatra)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang Pastikan THR untuk ASN Telah Disalurkan

Wali Kota Tangerang Pastikan THR untuk ASN Telah Disalurkan

Megapolitan
Pohon Tumbang di Pamulang Sudah Diangkut, Jalan Pajajaran Dibuka Kembali

Pohon Tumbang di Pamulang Sudah Diangkut, Jalan Pajajaran Dibuka Kembali

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik 64 Kg Ganja di Tanah Abang

Polisi Tangkap Pemilik 64 Kg Ganja di Tanah Abang

Megapolitan
Soal Larangan Mudik di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Soal Larangan Mudik di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: 1.466 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, 3 Orang Meninggal

UPDATE 6 Mei: 1.466 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, 3 Orang Meninggal

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: Tambah 6 Kasus di Tangsel, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 6 Mei: Tambah 6 Kasus di Tangsel, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
5 Bus Berangkat dari Terminal Kalideres untuk Melayani Perjalanan Non-Mudik

5 Bus Berangkat dari Terminal Kalideres untuk Melayani Perjalanan Non-Mudik

Megapolitan
Menyambangi Markas Kekaisaran Sunda Nusantara di Depok

Menyambangi Markas Kekaisaran Sunda Nusantara di Depok

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Megapolitan
Disnaker Kota Tangerang Imbau Karyawan Swasta yang THR-nya Bermasalah untuk Melapor

Disnaker Kota Tangerang Imbau Karyawan Swasta yang THR-nya Bermasalah untuk Melapor

Megapolitan
Warga Depok Harus Lampirkan Bukti Otentik Sebelum Buat SIKM di Kelurahan, Ini Syaratnya

Warga Depok Harus Lampirkan Bukti Otentik Sebelum Buat SIKM di Kelurahan, Ini Syaratnya

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 905, Pasien Meninggal 20 orang

UPDATE 6 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 905, Pasien Meninggal 20 orang

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Wisata Ingin Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2021

Pemprov DKI: Pengusaha Wisata Ingin Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2021

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X