Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDI-P Sebut sejak Awal Memang Bermasalah

Kompas.com - 08/03/2021, 15:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tiga kanan), Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (kiri), dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri) menghadiri acara ground breaking Hunian DP 0 Rupiah Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Program Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tiga kanan), Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (kiri), dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri) menghadiri acara ground breaking Hunian DP 0 Rupiah Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Program Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan tidak kaget bahwa Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program rumah susun (rusun) dengan sistem pembayaran DP Rp 0. Dia menilai, program DP Rp 0 sejak awal memang bermasalah.

"Memang program itu sejak awal bermasalah kok," kata Gembong melalui telepon, Senin (8/3/2021).

Gembong mengemukakan, Fraksi PDI-P DPRD DKI sejak awal menyangsikan program tersebut karena ada banyak aturan yang sulit diimplementasikan di lapangan.

Baca juga: Menilik Proyek Rumah DP Rp 0 Andalan Anies yang Terganjal Korupsi

Selain soal aturan pengadaan lahan, terdapat aturan lain yang harus diintegrasikan seperti aturan cicilan perbankan dan lainnya.

"Kenapa sulit diimplementasikan di lapangan karena menyangkut aturan," kata Gembong.

Oleh sebab itu, kata Gembong, tidak heran program tersebut kini merembet ke masalah hukum.

Terkait persoalan hukum yang kini terjadi, Gembong meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan untuk Yoory.

"Kalau sekarang itu merembet ke persoalan hukum, kita harus patuh pada proses hukum saja," kata Gembong.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory setelah dipastikan adanya penetapan status tersangka oleh KPK pada Jumat pekan lalu. Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan, penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Riyadi dalam keterangan tertulis, Senin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Depok Imbau Pengendara Hindari GDC hingga Jembatan Ambles Diperbaiki

Pemkot Depok Imbau Pengendara Hindari GDC hingga Jembatan Ambles Diperbaiki

Megapolitan
Minta Warga Tak Nekat Mudik Lebaran, Wagub DKI: Sayangi Orangtua di Kampung

Minta Warga Tak Nekat Mudik Lebaran, Wagub DKI: Sayangi Orangtua di Kampung

Megapolitan
Ada Proyek Jaringan Utilitas, Satu Lajur Jalan Wolter Monginsidi-Trunojoyo-Cikajang Jaksel Ditutup

Ada Proyek Jaringan Utilitas, Satu Lajur Jalan Wolter Monginsidi-Trunojoyo-Cikajang Jaksel Ditutup

Megapolitan
Anggarkan Rp 7 Miliar, Perbaikan Jembatan Ambles di GDC Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Anggarkan Rp 7 Miliar, Perbaikan Jembatan Ambles di GDC Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Pemkot Tangsel Minta Dilibatkan dalam Revitalisasi Tugu Pamulang, Wawalkot: Saat Tender, Diajak Ngobrol...

Pemkot Tangsel Minta Dilibatkan dalam Revitalisasi Tugu Pamulang, Wawalkot: Saat Tender, Diajak Ngobrol...

Megapolitan
Tugu Pamulang Akan Dibongkar, Pemkot Tangsel: Bangun Lagi yang Lebih Artistik

Tugu Pamulang Akan Dibongkar, Pemkot Tangsel: Bangun Lagi yang Lebih Artistik

Megapolitan
Daftar 106 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di DKI Jakarta

Daftar 106 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Kesaksian Kuli Selamat soal Dua Rekannya yang Tewas Tertimpa Bangunan Roboh di Benhil

Kesaksian Kuli Selamat soal Dua Rekannya yang Tewas Tertimpa Bangunan Roboh di Benhil

Megapolitan
Pembangunan Fisik Rampung, Flyover Cakung Segera Dibuka untuk Publik

Pembangunan Fisik Rampung, Flyover Cakung Segera Dibuka untuk Publik

Megapolitan
Mobil Mogok di Tol, Polisi: Segera Hubungi 14080, Jangan Layani Derek Liar!

Mobil Mogok di Tol, Polisi: Segera Hubungi 14080, Jangan Layani Derek Liar!

Megapolitan
Kota Bogor Jadi Tujuan Gowes, TTSG Dukung Pemkot Bangun Jalur Khusus Sepeda

Kota Bogor Jadi Tujuan Gowes, TTSG Dukung Pemkot Bangun Jalur Khusus Sepeda

Megapolitan
Rizieq Shihab Raih Gelar Doktor, Kuasa Hukum: Dia Kritik Aksi Terorisme dalam Disertasinya

Rizieq Shihab Raih Gelar Doktor, Kuasa Hukum: Dia Kritik Aksi Terorisme dalam Disertasinya

Megapolitan
Komnas HAM Kumpulkan Dokumen hingga Rekaman CCTV Usut Tewasnya Tahanan Polres Tangsel

Komnas HAM Kumpulkan Dokumen hingga Rekaman CCTV Usut Tewasnya Tahanan Polres Tangsel

Megapolitan
Datangi Polres Tangerang Kota, Komnas HAM Selidiki Kematian Tahanan Narkoba dan Pencabulan Anak di Penjara

Datangi Polres Tangerang Kota, Komnas HAM Selidiki Kematian Tahanan Narkoba dan Pencabulan Anak di Penjara

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Tangerang Raya Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Tangerang Raya Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X