Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDI-P Sebut sejak Awal Memang Bermasalah

Kompas.com - 08/03/2021, 15:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tiga kanan), Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (kiri), dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri) menghadiri acara ground breaking Hunian DP 0 Rupiah Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Program Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tiga kanan), Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (kiri), dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri) menghadiri acara ground breaking Hunian DP 0 Rupiah Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Program Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan tidak kaget bahwa Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program rumah susun (rusun) dengan sistem pembayaran DP Rp 0. Dia menilai, program DP Rp 0 sejak awal memang bermasalah.

"Memang program itu sejak awal bermasalah kok," kata Gembong melalui telepon, Senin (8/3/2021).

Gembong mengemukakan, Fraksi PDI-P DPRD DKI sejak awal menyangsikan program tersebut karena ada banyak aturan yang sulit diimplementasikan di lapangan.

Baca juga: Menilik Proyek Rumah DP Rp 0 Andalan Anies yang Terganjal Korupsi

Selain soal aturan pengadaan lahan, terdapat aturan lain yang harus diintegrasikan seperti aturan cicilan perbankan dan lainnya.

"Kenapa sulit diimplementasikan di lapangan karena menyangkut aturan," kata Gembong.

Oleh sebab itu, kata Gembong, tidak heran program tersebut kini merembet ke masalah hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait persoalan hukum yang kini terjadi, Gembong meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan untuk Yoory.

"Kalau sekarang itu merembet ke persoalan hukum, kita harus patuh pada proses hukum saja," kata Gembong.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory setelah dipastikan adanya penetapan status tersangka oleh KPK pada Jumat pekan lalu. Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan, penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Riyadi dalam keterangan tertulis, Senin.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bioskop Kembali Buka, Pegawai Senang Bisa Layani Pembelian Tiket Nonton Lagi

Bioskop Kembali Buka, Pegawai Senang Bisa Layani Pembelian Tiket Nonton Lagi

Megapolitan
XXI BSD Plaza Kembali Buka, Pengelola: Penonton Antusias Banget

XXI BSD Plaza Kembali Buka, Pengelola: Penonton Antusias Banget

Megapolitan
Menanti Hasil Bersolek Taman Ismail Marzuki

Menanti Hasil Bersolek Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Megapolitan
Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Megapolitan
Saat Bioskop di Kawasan Blok M Sepi, Penularan Covid-19 Masih Menghantui

Saat Bioskop di Kawasan Blok M Sepi, Penularan Covid-19 Masih Menghantui

Megapolitan
Berpulang Jelang Bebas akibat Kebakaran Lapas Tangerang...

Berpulang Jelang Bebas akibat Kebakaran Lapas Tangerang...

Megapolitan
Anies Sebut Tuntutan dalam Gugatan Polusi Udara Sudah Dikerjakan Sebelum Putusan Majelis Hakim

Anies Sebut Tuntutan dalam Gugatan Polusi Udara Sudah Dikerjakan Sebelum Putusan Majelis Hakim

Megapolitan
UPDATE 16 September: 25 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 16 September: 25 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bodetabek Diguyur Hujan Nanti Malam

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bodetabek Diguyur Hujan Nanti Malam

Megapolitan
90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

Megapolitan
Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.