Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Anies menjanjikan program DP Rp 0 karena menurut dia, baru 51 persen penduduk Jakarta yang memiliki hunian, baik rumah tapak maupun vertikal. Sementara sisanya merupakan penduduk miskin yang belum memiliki hunian sendiri.

Itulah sebabnya, program DP Rp 0 dicanangkan untuk memberikan keringanan bagi penduduk Jakarta yang ingin memiliki rumah.

"Ini kan salah satu mekanisme pembiayaan, jadi suplai rumahnya sudah banyak dibangun, yang belum mekanisme pembiayaannya," kata Anies pada 12 Juni 2017 lalu.

Saat program DP Rp 0 mulai diperkenalkan, sejumlah pihak sempat meragukan hal itu.

Baca juga: Kualitas Air di Rusunami DP Rp 0 Cengkareng Jakarta Barat Memburuk

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo pernah mengungkapkan, bank sentral sudah mengatur terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti.

Dalam aturan tersebut, diatur pula besaran minimum uang muka untuk penyaluran kredit properti.

"Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan)," ujar Agus di kantornya di Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017.

Oleh karena itu, menurut Agus, program DP Rp 0 sebaiknya tidak dilakukan. Sebab, kalau rencana itu dilakukan, tentunya akan memperoleh teguran dari otoritas.

Sementara itu, sejumlah pengembang properti menilai uang muka nol persen bisa saja dilaksanakan asalkan ada bantuan (subsidi) sangat besar.

Menanggapi keraguan tersebut, Anies menilai program DP Rp 0 telah sesuai Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016.

Baca juga: Taufik Minta Pemprov DKI Percepat Pembangunan Rumah DP Rp 0 karena Rakyat Butuh