Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Dirut PD Sarana Jaya Dinonaktifkan usai Tersandung Kasus Korupsi

Kompas.com - 08/03/2021, 17:40 WIB
Theresia Ruth Simanjuntak

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya berinisial YCP telah dinonaktifkan dari posisinya setelah tersandung kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyidikan dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa untuk Program DP Rp 0 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Baca juga: Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Nama YCP menjadi salah satu yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Atas dasar tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menonaktifkan YCP sebagai Dirut PD Sarana Jaya.

Menurut Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi, penonaktifan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," ujar Riyadi dalam keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).

Ditambahkan Riyadi, saat ini YCP hanya dinonaktifkan karena masih menunggu kepastian hukum.

"Ini kan keputusan hukumnya belum ada. Ini masih proses penyidikan," ujar Riyadi, dilansir dari Antara, Senin.

"Kalah belum diputus salah, masa ditindak? Kan belum. Jadi nanti nunggu ada kepastian hukum, makanya sifatnya nonaktif saja," jelasnya.

Posisi YCP selama dinonaktifkan akan diganti oleh Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys sebagai pelaksana tugas.

Indra akan mengemban tugas sebagai Plt Dirut Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung setelah ditetapkan dengan opsi dapat diperpanjang.

YCP diketahui menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah meniti karier di sana sejak 1991.

Belum ingin paparkan detail kasus korupsi

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tengah melakukan penyidikan setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

Bukti yang dimaksud adalah penggelembungan pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Keluruhan Pondok Ranggon, Cipayung ,Jakarta Timur, tahun 2019.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali kepada Kompas.com, Senin (8/3/2021).

Meski demikian, Ali belum bisa menyampaikan detail kasus tersebut.

"Saat ini tim penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," ujar Ali.

Dia pun menegaskan bahwa pada waktunya, KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat bukti, serta siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.

"Namun demikian, sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," ucap Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Dua Pekan Buron, Polisi Ultimatum Pria Penganiaya Pacar di Pondok Aren Serahkan Diri

Dua Pekan Buron, Polisi Ultimatum Pria Penganiaya Pacar di Pondok Aren Serahkan Diri

Megapolitan
Tak Berpenghuni, Rumah Subsidi Proyek Jokowi di Cikarang Jadi Tempat Mesum

Tak Berpenghuni, Rumah Subsidi Proyek Jokowi di Cikarang Jadi Tempat Mesum

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Ajukan Gugatan ke Bawaslu Usai Tak Lolos Verifikasi Cagub Independen

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Ajukan Gugatan ke Bawaslu Usai Tak Lolos Verifikasi Cagub Independen

Megapolitan
JPO di Jalan Semeru Raya Jakbar Rusak akibat Kebakaran

JPO di Jalan Semeru Raya Jakbar Rusak akibat Kebakaran

Megapolitan
Maling Leluasa Jarah Isi Rumah Subsidi Proyek Jokowi di Cikarang, Ambil Kloset hingga Meteran Listrik

Maling Leluasa Jarah Isi Rumah Subsidi Proyek Jokowi di Cikarang, Ambil Kloset hingga Meteran Listrik

Megapolitan
6 Event Liburan Sekolah di Mal Jakarta

6 Event Liburan Sekolah di Mal Jakarta

Megapolitan
Polres Jaktim Temukan Mobil Bos Rental yang Tewas di Pati

Polres Jaktim Temukan Mobil Bos Rental yang Tewas di Pati

Megapolitan
Geng Motor yang Bawa Airsoft Gun di Kemayoran Sempat Diteriaki Maling

Geng Motor yang Bawa Airsoft Gun di Kemayoran Sempat Diteriaki Maling

Megapolitan
Ketika Penjarah Aset Rusunawa Marunda Tak Dilaporkan ke Polisi karena Kasihan...

Ketika Penjarah Aset Rusunawa Marunda Tak Dilaporkan ke Polisi karena Kasihan...

Megapolitan
Keluhan Warga Perumahan Subsidi Jokowi: Dindingnya Keropos, Atap Bocor dan Pintu Retak

Keluhan Warga Perumahan Subsidi Jokowi: Dindingnya Keropos, Atap Bocor dan Pintu Retak

Megapolitan
9 Rumah Hangus akibat Kebakaran di Jalan Semeru Raya Jakbar

9 Rumah Hangus akibat Kebakaran di Jalan Semeru Raya Jakbar

Megapolitan
Pemprov DKI Kerahkan Ribuan Petugas Cegah Jambret di Jakarta Internasional Marathon 2024

Pemprov DKI Kerahkan Ribuan Petugas Cegah Jambret di Jakarta Internasional Marathon 2024

Megapolitan
50 Persen Truk Sampah Milik DLH Kota Bogor Rusak

50 Persen Truk Sampah Milik DLH Kota Bogor Rusak

Megapolitan
Warga: Banyak Pembeli Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang Hanya untuk Investasi

Warga: Banyak Pembeli Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang Hanya untuk Investasi

Megapolitan
Perumahan Subsidi Jokowi di Cikarang Tidak Dihuni, Banyak Rumah Dijarah Maling

Perumahan Subsidi Jokowi di Cikarang Tidak Dihuni, Banyak Rumah Dijarah Maling

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com