Dirut Sarana Jaya Terganjal Kasus Korupsi, PDI-P Minta Program Rumah DP 0 Tak Mandek

Kompas.com - 08/03/2021, 19:06 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono meminta Pemprov DKI memperjelas kelanjutan nasib program rumah DP 0 rupiah, setelah Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan terganjal kasus korupsi.

PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugasi untuk menjalankan program rumah DP 0 rupiah.

"Ya ini (PD Pembangunan Sarana Jaya) kan perusahaan daerah, yang dikomandoi oleh Pak Yoory, tapi BUMD Sarana Jaya tidak boleh tergantung 100 persen oleh Pak Yoory ya," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Gembong mengatakan, Pemprov DKI harus segera menunjuk pelaksana tugas guna menggantikan Yoory, yang kini harus berurusan dengan hukum.

Penunjukan Plt Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, kata Gembong, berfungsi agar program yang ditugaskan Pemprov DKI ke Pembangunan Sarana Jaya tidak tersendat.

"Biar Pak Yoory fokus menghadapi proses hukum, sesegera mungkin Pemprov harus mem-Plt-kan Dirut Sarana Jaya, agar program Sarana Jaya tidak terganggu," kata Gembong.

Baca juga: Ini Alasan Dirut PD Sarana Jaya Dinonaktifkan usai Tersandung Kasus Korupsi

Pentingnya pelaksana tugas Direktur tersebut, kata Gembong, lantaran tidak hanya program Rumah DP 0 Rupiah saja yang dipegang oleh Pembangunan Sarana Jaya.

Akan tetapi ada juga pembangunan intermediate treatment facility (ITF) pembangkit listrik tenaga sampah di Jakarta.

Pemprov DKI sendiri sudah menunjuk Plt PD Pembangunan Sarana Jaya yang baru, yaitu Indra Sukmono yang sebelumnya merupakan Direktur Pengembangan di Pembangunan Sarana Jaya.

Adapun sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan menonaktifkan Yoory setelah adanya penetapan status tersangka oleh KPK pada Jumat (5/3/2021).

Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan, penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Riyadi dalam keterangan tertulis, Senin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Megapolitan
Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi IX: Uji Klinik Vaksin Nusantara Tidak Ada Urusan dengan Nyawa Manusia Indonesia Seluruhnya

Wakil Ketua Komisi IX: Uji Klinik Vaksin Nusantara Tidak Ada Urusan dengan Nyawa Manusia Indonesia Seluruhnya

Megapolitan
Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Megapolitan
Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Megapolitan
Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Megapolitan
Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Megapolitan
Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

Megapolitan
Kepala Dinas Damkar Depok Klarifikasi Dugaan Korupsi yang Diungkap Anggotanya

Kepala Dinas Damkar Depok Klarifikasi Dugaan Korupsi yang Diungkap Anggotanya

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Pegawai Tak Gelar Buka Puasa Bersama

Pemprov DKI Imbau Pegawai Tak Gelar Buka Puasa Bersama

Megapolitan
2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

Megapolitan
Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Megapolitan
Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 17 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 17 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X