Mafia Tanah Bikin Pemprov DKI Pusing Soal Normalisasi Sungai sampai Kasus Korupsi

Meski begitu, diakui Ariza, Pemprov DKI masih punya tugas untuk membebaskan lahan sepanjang 10 kilometer lagi untuk sungai Ciliwung.

Ariza pun menargetkan agar lahan yang dibutuhkan bisa dibebaskan pada 2022 sembari berharap agar lahan yang telah tersedia bisa dinormalisasi segera sehingga dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta.

"Periode ini ke depan di tahun 2022 kita bisa selesaikan seluruhnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air DKI Roedito Setiawan membeberkan daerah yang dilintasi proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Wilayah-wilayah itu dimulai dari jembatan Jalan Raya TB Simatupang, Jakarta Selatan, hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur.

"Itu dari TB simatupang sampai dengan Kampung Melayu," kata Roedito saat dihubungi melalui telepon, Selasa.

Ada beberapa kelurahan yang dilewati proyek tersebut, menurut Roedito.

Dari sisi timur bantaran Sungai Ciliwung, ada kelurahan Cawang, Cililitan, Balekambang, dan Gedong.

Kemudian, di sisi barat ada Kelurahan Tanjung Barat, Pejaten Timur, Rawajati, Pengadekan, Kebon Baru, sampai dengan Kampung Melayu.

Untuk memulai normalisasi, dijelaskan Roedito, pihaknya akan fokus pada titik langganan banjir terlebih dahulu, yakni di Cililitan dan Kampung Melayu.

"Kalau tadi sih hasil rapat (dengan BBWSCC dan Kementerian PUPR) fokus di Cililitan dulu," ucap Roedito.

Sebagai catatan, program normalisasi sungai Ciliwung baru terealisasi 16 kilometer dari rencana awal yang adalah adalah sepanjang 33,69 kilometer.

Normalisasi sungai sepanjang 16 kilometer itu terjadi sampai 2017 dan belum ada proses pengerjaan hingga saat ini.

Kendala terbesar dari proyek normalisasi sungai adalah pembebasan lahan yang memang tugas dari Pemprov DKI Jakarta.

(Penulis: Singgih Wiryono / Editor: Nursita Sari, Sandro Gatra, Irfan Maullana)