Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/03/2021, 22:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengapreasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait izin reklamasi Pulau I.

MA membatalkan putusan di tingkat sebelumnya serta menolak gugatan yang dilayangkan pengembang Pulau I, PT Jladri Kartika Pakci. Itu artinya, izin reklamasi Pulau I tetap dicabut sesuai surat keputusan (SK) Gubernur DKI.

"Kami mengapresiasi keputusan MA, ini kan yang baik dan harapan kami bisa menjadi preseden baik bagaimana lembaga peradilan melihat persoalan ini secara serius bahwa Pemprov DKI itu punya kewenangan untuk membatalkan ini," kata Tubagus kepada Kompas.com, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: MA Kabulkan PK Gubernur DKI soal Izin Reklamasi Pulau I

Namun tidak cukup hanya membatalkan izin Pulau I, dia menekankan, rencana reklamasi harus dihapus seluruhnya dari kebijakan tata ruang, baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

Menurut dia, apabila masih ada kebijakan terkait reklamasi dalam rencana tata ruang, tidak menutup kemungkinan reklamasi akan terjadi lagi. Dia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk tidak melanjutkan reklamasi di Jakarta.

"Kalau dia masih hidup, maka ini akan terus muncul lagi, mungkin bisa jadi satu-dua tahun ke depan dengan konsep yang berbeda. Karena kita tahu bahwa reklamasi dari awalnya itu konsepnya berbeda-beda bentuknya," ujar Tubagus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta melalui Surat keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tertanggal 6 September 2018.

SK itu yang kemudian digugat oleh PT Jalari Kartika Pakci, selaku pengembang Pulau I ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Mei 2019.

Oleh PTUN Jakarta, SK tersebut dinyatakan batal dan Gubernur DKI selaku tergugat diwajibkan untuk mencabut SK itu.

PTUN Jakarta juga mewajibkan Gubernur DKI untuk memperpanjang izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang telah dimohonkan oleh pengembang.

Anies lalu mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta tersebut. Namun di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Anies kemudian mengajukan permohonan PK ke MA pada 18 Januari 2021 dan berakhir dengan MA yang mengabulkan permohonan PK.

Perkara dengan nomor 32 PK/TUN/2021 itu diputus pada 4 Maret 2021, dengan majelis hakim yang terdiri dari Is Sudaryono, Hary Djatmiko, serta Supandi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Pembacok Remaja hingga Tewas di Cibitung Ditangkap Polisi

Dua Pembacok Remaja hingga Tewas di Cibitung Ditangkap Polisi

Megapolitan
AKBP (Purn) Eko Setia Budi Ganti Warna Mobil Menjadi Putih, Psikolog Forensik: Jangan Disepelekan!

AKBP (Purn) Eko Setia Budi Ganti Warna Mobil Menjadi Putih, Psikolog Forensik: Jangan Disepelekan!

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Megapolitan
Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Megapolitan
Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Megapolitan
Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Megapolitan
Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Megapolitan
Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Megapolitan
Ratusan Kasus Kejahatan di Jaksel Sepanjang 2022, dari Curanmor hingga Tawuran

Ratusan Kasus Kejahatan di Jaksel Sepanjang 2022, dari Curanmor hingga Tawuran

Megapolitan
Ketua RW Ungkap Sosok Bripka Madih yang Ngaku Diperas Polisi: Dia Suka Bikin Onar

Ketua RW Ungkap Sosok Bripka Madih yang Ngaku Diperas Polisi: Dia Suka Bikin Onar

Megapolitan
Periksa Bripka Madih yang Ngaku Diperas Penyidik, Polda Metro: Keterangannya Tak Konsisten

Periksa Bripka Madih yang Ngaku Diperas Penyidik, Polda Metro: Keterangannya Tak Konsisten

Megapolitan
Bripka Madih, Polisi yang Diperas Polisi, Ajukan Pengunduran Diri dari Polri

Bripka Madih, Polisi yang Diperas Polisi, Ajukan Pengunduran Diri dari Polri

Megapolitan
Perayaan Cap Go Meh di Kota Bekasi, Ribuan Orang Tumpah ke Jalan

Perayaan Cap Go Meh di Kota Bekasi, Ribuan Orang Tumpah ke Jalan

Megapolitan
Polisi Kerahkan 11 Tim Patroli di Jam Rawan Tawuran di Jaksel

Polisi Kerahkan 11 Tim Patroli di Jam Rawan Tawuran di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.