Kompas.com - 10/03/2021, 22:05 WIB
Ilustrasi reklamasi shutterstockIlustrasi reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengapreasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait izin reklamasi Pulau I.

MA membatalkan putusan di tingkat sebelumnya serta menolak gugatan yang dilayangkan pengembang Pulau I, PT Jladri Kartika Pakci. Itu artinya, izin reklamasi Pulau I tetap dicabut sesuai surat keputusan (SK) Gubernur DKI.

"Kami mengapresiasi keputusan MA, ini kan yang baik dan harapan kami bisa menjadi preseden baik bagaimana lembaga peradilan melihat persoalan ini secara serius bahwa Pemprov DKI itu punya kewenangan untuk membatalkan ini," kata Tubagus kepada Kompas.com, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: MA Kabulkan PK Gubernur DKI soal Izin Reklamasi Pulau I

Namun tidak cukup hanya membatalkan izin Pulau I, dia menekankan, rencana reklamasi harus dihapus seluruhnya dari kebijakan tata ruang, baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

Menurut dia, apabila masih ada kebijakan terkait reklamasi dalam rencana tata ruang, tidak menutup kemungkinan reklamasi akan terjadi lagi. Dia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk tidak melanjutkan reklamasi di Jakarta.

"Kalau dia masih hidup, maka ini akan terus muncul lagi, mungkin bisa jadi satu-dua tahun ke depan dengan konsep yang berbeda. Karena kita tahu bahwa reklamasi dari awalnya itu konsepnya berbeda-beda bentuknya," ujar Tubagus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta melalui Surat keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tertanggal 6 September 2018.

SK itu yang kemudian digugat oleh PT Jalari Kartika Pakci, selaku pengembang Pulau I ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Mei 2019.

Oleh PTUN Jakarta, SK tersebut dinyatakan batal dan Gubernur DKI selaku tergugat diwajibkan untuk mencabut SK itu.

PTUN Jakarta juga mewajibkan Gubernur DKI untuk memperpanjang izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang telah dimohonkan oleh pengembang.

Anies lalu mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta tersebut. Namun di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Anies kemudian mengajukan permohonan PK ke MA pada 18 Januari 2021 dan berakhir dengan MA yang mengabulkan permohonan PK.

Perkara dengan nomor 32 PK/TUN/2021 itu diputus pada 4 Maret 2021, dengan majelis hakim yang terdiri dari Is Sudaryono, Hary Djatmiko, serta Supandi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Megapolitan
John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

Megapolitan
Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Megapolitan
Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Megapolitan
Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Megapolitan
John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Megapolitan
Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Megapolitan
Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Megapolitan
Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Megapolitan
Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Megapolitan
John Kei: Dulu Nus Kei Orang yang Paling Saya Percaya

John Kei: Dulu Nus Kei Orang yang Paling Saya Percaya

Megapolitan
Dinkes Tangsel: 2 Warga Terinfeksi Virus Corona Varian B.1.617 di Serpong Telah Sembuh

Dinkes Tangsel: 2 Warga Terinfeksi Virus Corona Varian B.1.617 di Serpong Telah Sembuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X