Yoory C Pinontoan Nonaktif Terseret Kasus Korupsi, Apakah Masih Digaji Rp 100-an Juta?

Kompas.com - 11/03/2021, 07:41 WIB
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIDirektur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yoory C Pinontoan dinonaktifkan sebagai Direktur Utama PT Sarana Jaya setelah terseret kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil langkah tersebut setelah mendapat informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut kasus itu.

Lalu, bagaimana dengan gaji Yoory selama nonaktif?

Baca juga: Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Terseret Kasus Korupsi

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi mengatakan, pihaknya harus mengecek aturan terlebih dulu mengenai pemberian hak Yorry selama nonaktif.

"Itu yang sedang kami pelajari, saya kira hak-haknya masih bisa didapat. Tapi kami juga masih cari aturannya, kami cek dan koordinasi dengan Biro Hukum DKI Jakarta," kata Riyadi saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Riyadi tengah melakukan pengecekan kembali persoalan ini. Ia menekankan, dengan status nonaktif, artinya Yoory masih memimpin BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut meski sedang tidak bertugas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami harus cek aturannya, tapi tanggung jawabnya kan sudah enggak dijalankan karena nonaktif. Kadang-kadang hak itu beriringan dengan tanggung jawab, tapi mungkin ada hak-hak yang melekat di jabatan, tapi nanti saya cek lagi seperti apa aturannya," ucap Riyadi.

Sementara itu, Antara mencoba mengonfirmasi mengenai masalah ini kepada Yoory serta Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT Sarana Jaya Indra S Arharrys yang merangkap jabatan Direktur Pengembangan. Namun, ponsel keduanya nonaktif.

Baca juga: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Terjerat Kasus Korupsi, Bagaimana Nasib Proyek Rumah DP Rp 0?

Adapun Humas PT Pembangunan Sarana Jaya Yulianita Rianti juga tidak bisa mengonfirmasi hal tersebut.

Yulia menyebutkan, pihaknya saat ini tengah fokus pada proyek DP Rp 0 di Cilangkap dan Pondok Kelapa.

"Kami belum bisa memberikan komentar masalah tersebut (hak Yoory). Kami masih berfokus pada proyek DP Rp 0 di Cilangkap dan Pondok Kelapa (Nuansa Samawa) yang kami bisa pastikan bahwa di dua lokasi tersebut tidak terkait dengan yang ramai saat ini di media (korupsi lahan) dan Cilangkap bisa kami pastikan bisa selesai sesuai target," ucap Yulia.

KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP Rp 0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

Dari sembilan obyek pembelian tanah yang diduga di mark up, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi  yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

Harta dan gaji Yoory

Pria kelahiran Jakarta tanggal 21 Oktober 1970 ini mengawali karier di Sarana Jaya sejak 1991 sebagai staf bidang administrasi. Sejak itu, kariernya terus menanjak.

Loyalitas pada perusahaan dan kinerjanya yang bagus mengantarkan Yoory sampai di posisi Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya dalam kurun waktu 24 tahun, seperti dilansir Wartakotalive.com.

Baca juga: Tersandung Kasus Korupsi, Dirut PD Sarana Jaya Miliki Kekayaan Rp 12,47 Miliar dan Bergaji Rp 109 Juta

Yoory ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya pada Agustus 2016.

Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Direktur Pengembangan PT Pembangunan Sarana Jaya dari tahun 2015.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dicatatkan KPK di tahun 2019, Yoory memiliki total kekayaan sebesar Rp 12,47 miliar.

Kekayaan tersebut terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Harga tidak bergerak milik Yoory terdiri dari tanah dan tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jakarta; Tangerang, Banten; Sleman, Yogyakarta; dan Buleleng, Bali. Nilai keseluruhannya mencapai Rp 8,82 miliar.

Adapun harta bergerak milik Yoory terdiri dari tiga unit mobil, yaitu Toyota Fortuner keluaran 2016, Toyota Voxy keluaran 2017, dan Honda Brio keluaran 2018.

Selain itu, ada juga satu unit sepeda motor Royal Enfield Bullet 500 keluaran 2017. Total harga kendaraan tersebut sekitar Rp 940 juta.

Sementara nilai dari harta bergerak lainnya mencapai Rp 100 juta.

Di samping itu, Yoory juga memiliki sejumlah kekayaan lain, yakni surat berharga Rp 40 juta, kas dan setara kas Rp 2,54 miliar, serta harta lainnya Rp 623 juta.

Jika dihitung secara keseluruhan, harta kekayaan Yoory mencapai Rp 12,47 miliar.

Sedangkan untuk gaji sendiri, angkanya mencapai ratusan juta rupiah.

Sebagai direktur utama, Yoory menerima penghasilan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1465 Tahun 2018.

Dalam Kepgub yang ditandatangani Gubernur DKI Anies Baswedan pada 10 Oktober 2018 itu, tertulis total gaji bulanan beserta tunjangan direktur utama sebesar Rp 109.562.740.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

Megapolitan
3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Megapolitan
Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Megapolitan
Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Megapolitan
16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

Megapolitan
Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Megapolitan
KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Megapolitan
DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.