Kompas.com - 11/03/2021, 10:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika seseorang meninggal dunia, maka keluarganya dianjurkan untuk mengurus akta kematian ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat agar kematian tersebut secara sah tercatat oleh negara.

Selain itu, dokumen ini juga dibutuhkan untuk berbagai hal lainnya, seperti pengurusan warisan, dana pensiun, dan klaim asuransi.

Setelah kematian seseorang dilaporkan, data penduduk yang ia miliki, seperti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan, akan terhapus dari daftar kependudukan.

Kemudian akan diterbitkan Kartu Keluarga baru dan Surat/Akta Kematian yang telah diatur dalam Peratutan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008.

Baca juga: Cara Mengurus Akta Kelahiran saat Pelaksanaan PSBB Jakarta

Ada pun berkas yang perlu disiapkan untuk mengurus akta kematian di Disdukcapil adalah sebagai berikut:

  • Fotokopi KTP orang yang meninggal dunia,
  • Fotokopi KTP pelapor kematian,
  • Fotokopi KTP saksi (saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa kematian yang dilaporkan),
  • Fotokopi Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan (apabila sudah menikah),
  • Fotokopi Kartu Keluarga orang yang meninggal dunia dan pelapor,
  • Surat keterangan kematian dari rumah sakit, puskesmas, atau dokter,
  • Surat keterangan kematian dari kelurahan,
  • Surat keterangan kematian dari RT.

Apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya, seperti pada orang yang sudah lama hilang atau diperkirakan meninggal dunia namun tidak ditemukan jenazahnya, maka pencatatan kematian baru bisa dilakukan setelah ada penetapan dari pengadilan.

Sementara itu, apabila orang yang meninggal dunia tidak diketahui secara jelas identitasnya, maka instansi pelaksana akan melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Baca juga: Cara Mengurus KTP Elektronik yang Hilang atau Rusak secara Online

 

Cara mengurus akta kematian

  1. Pelapor meminta surat pengantar dari RT dan RW. Apabila almarhum meninggal di rumah sakit, maka dapat meminta surat keterangan dokter,
  2. Pelapor menyerahkan berkas dokumen persyaratan ke kantor kelurahan guna mendapat surat keterangan kematian,
  3. Surat dan berkas yang sudah ada nantinya diserahkan ke kantor kecamatan guna proses pengesahan oleh pihak kecamatan untuk dilanjutkan ke Disdukcapil,
  4. Pelapor membawa dokumen persyaratan surat kematian lengkap ke kantor catatan sipil setempat,
  5. Nantinya, pelapor harus mengisi formulir yang diberikan oleh petugas dan memasukkannya ke dalam map beserta dengan syarat dokumen di atas,
  6. Kemudian serahkan dokumen tersebut ke bagian pendaftaran akta untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya dan dimasukkan ke sensus administrasi penduduk,
  7. Pelapor akan dimintai kontak jika perlu dihubungi lebih lanjut apabila ada dokumen yang kurang atau salah,
  8. Pelapor tinggal menunggu Proses Penerbitan Akta Kematian di Disdukcapil paling lambat 14 hari.

Dilansir dari laman resmi Disdukcapil, setiap kematian penduduk sebaiknya dilaporkan Disdukcapil setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Pelayanan pembuatan akta ini tidak dipungut biaya.

(Penulis : Audia Natasha Putri/ Editor : Farid Assifa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator 'Busway' di Slipi, Dahi Sopir Robek

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator "Busway" di Slipi, Dahi Sopir Robek

Megapolitan
Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan 'Murah Banget' Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan "Murah Banget" Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Megapolitan
Jasad Bayi Ditemukan Membusuk di Pinggir Kali Bekasi, Diduga Dibuang Lebih dari 3 Hari Lalu

Jasad Bayi Ditemukan Membusuk di Pinggir Kali Bekasi, Diduga Dibuang Lebih dari 3 Hari Lalu

Megapolitan
Pemkot Siapkan Strategi agar Lokasi PKL di Kota Tua Ramai Pengunjung

Pemkot Siapkan Strategi agar Lokasi PKL di Kota Tua Ramai Pengunjung

Megapolitan
Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol, Korban Dikira Mantan Pacar Suami Pelaku, Kini Berakhir Damai

Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol, Korban Dikira Mantan Pacar Suami Pelaku, Kini Berakhir Damai

Megapolitan
Kawasan Kalijodo Disebut Kembali Jadi Tempat Prostitusi, Sekda DKI: Itu Jadi Perhatian Kami

Kawasan Kalijodo Disebut Kembali Jadi Tempat Prostitusi, Sekda DKI: Itu Jadi Perhatian Kami

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Program Rumah DP 0 Persen meski Anies Lengser

Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Program Rumah DP 0 Persen meski Anies Lengser

Megapolitan
Cerita Warga Cilincing Temukan Granat, Meledak Saat Diotak-Atik

Cerita Warga Cilincing Temukan Granat, Meledak Saat Diotak-Atik

Megapolitan
Ridwan Kamil Sarankan Pemkot Depok Lakukan Survei soal Toleransi, Ini Tujuannya

Ridwan Kamil Sarankan Pemkot Depok Lakukan Survei soal Toleransi, Ini Tujuannya

Megapolitan
Sekda DKI Akui Sumur Resapan Belum Signifikan Atasi Banjir di Jakarta

Sekda DKI Akui Sumur Resapan Belum Signifikan Atasi Banjir di Jakarta

Megapolitan
Alasan Istri Ojol Aniaya dan Tuduh Mahasiswi Pelakor: Saya Kira Mbak Mantan Pacar Suami

Alasan Istri Ojol Aniaya dan Tuduh Mahasiswi Pelakor: Saya Kira Mbak Mantan Pacar Suami

Megapolitan
Pemkot Jakpus Buka Layanan Konseling Traumatik untuk Hibur Anak-anak Korban Kebakaran di Menteng

Pemkot Jakpus Buka Layanan Konseling Traumatik untuk Hibur Anak-anak Korban Kebakaran di Menteng

Megapolitan
Soal Izin Bangun Rumah 4 Lantai, Komisi D: Kami Masih Menerka Maksud Pak Gubernur

Soal Izin Bangun Rumah 4 Lantai, Komisi D: Kami Masih Menerka Maksud Pak Gubernur

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pembangunan Sumur Resapan Perlu Dilanjutkan

Sekda DKI Sebut Pembangunan Sumur Resapan Perlu Dilanjutkan

Megapolitan
Alasan Puluhan PKL Kota Tua Jakarta Tolak Direlokasi, Ingin Jualan di Tempat Ramai

Alasan Puluhan PKL Kota Tua Jakarta Tolak Direlokasi, Ingin Jualan di Tempat Ramai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.