Ketidakjelasan Data Normalisasi Sungai di Jakarta

"Mungkin ada juga yang belum (bebas) di sekitarnya (tanah yang sudah dibebaskan)," kata Roedito.

Masalah dana menjadi kendala utama Pemprov DKI melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ciliwung.

Baca juga: Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Roedito mengatakan, kendala lainnya adalah pandemi Covid-19 yang membuat kinerja dari pembebasan lahan menjadi tersendat.

Banyak petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) terpapar Covid-19.

Pada akhirnya, inventarisasi tanah di sekitar bantaran Ciliwung, baik milik warga ataupun tanah milik pemerintah menjadi tertunda.

"Di tahun 2020 itu kami terkendala banyak petugas BPN itu kena Covid, nah itu yang membuat jadi agak terlambat. Karena petugas ukur itu kuncinya," kata Roedito.

Perlu identifikasi mendalam

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan pernyataan Wagub DKI mengenai lahan yang sudah bebas masih perlu identifikasi lebih lanjut.

"Nah itu yang perlu kita cek lagi, nanti BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) itu identifikasi sebenarnya ada berapa yang sudah bebas," kata Bob melalui telepon, Rabu (11/3/2021).

Dia mengatakan, PUPR akan mengerjakan titik-titik yang sudah bisa dikerjakan saja, meskipun hingga saat ini titik-titik tersebut belum dipastikan berada di mana.

Pekan ini, kata Bob, BBWSCC dan Dinas SDA DKI Jakarta turun melakukan identifikasi untuk mendapatkan titik-titik prioritas normalisasi yang akan dikerjakan.

Saat ditanya kepastian angka panjang normalisasi yang siap dikerjakan, Bob berkali-kali menyebut masih dalam pengecekan lapangan.

Beberapa kali Bob terdengar ragu menyebut lahan untuk normalisasi sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Menurut informasinya sudah bebas, menurut informasinya.... Sementara dicek di lapangan itu ya mana-mana ruas yang kita kerjakan," kata Bob.

Terlepas dari kepastian data lahan yang siap dinormalisasi, Bob memastikan Ditjen SDA Kementerian PUPR sudah siap untuk melakukan normalisasi dengan menganggarkan Rp 30 miliar tahun ini.