Wagub DKI: Anies Bertemu Luhut Minta Dukungan Penanganan Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (10/3/2021) untuk meminta dukungan penanganan banjir Jakarta

"Pembahasan Pak Gubernur dengan Pak Luhut terkait bagaimana program-program penting infrastruktur DKI terkait banjir, lingkungan, sampah, dan lain-lain yang kami memang memerlukan dukungan dari pusat," kata Riza di Balaikota DKI Jakarta, Jumat.

Riza mengatakan, salah satu masalah banjir yang dibahas adalah penanggulangan air di hulu aliran sungai yang menuju Jakarta.

Baca juga: Tiga Pesan Luhut untuk Anies soal Permasalahan di Jakarta

Menurut Riza, penanganan banjir di hulu dengan membuat bendungan merupakan salah satu solusi penanganan banjir Jakarta seperti yang pernah disebut Presiden Joko Widodo.

"Mengikuti apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika jadi Gubernur (DKI)," ucap Riza.

Pemerintah pusat sudah membangun dua waduk di hulu dan akan selesai pada akhir tahun 2021. Hal itu diharapkan bisa mengurangi beban aliran sungai di Jakarta.

Pada prinsipnya, kata Riza, Pemprov DKI dan pemerintah pusat akan bekerja sama untuk menangani banjir yang tak kunjung usai di Jakarta.

"Prinsipnya kami bekerja sama antara pemerintah pusat, DKI, dan daerah penyangga bersama-sama mencari solusi terkait penanganan banjir," kata Riza.

Anies bertemu Luhut pada Rabu lalu untuk melakukan beragam koordinasi masalah di Ibu Kota.

"Pak Luhut, I come to you with menu of problem" Begitu kalimat pertama yang beliau sampaikan. Saya jawab, No problem, Pak, we can solve it. Asal harus terintegrasi." Karena prinsip dan banyak pengalaman problem solving yang saya lakukan, termasuk dalam kaitannya dengan program-program kerja pemerintah," kata Luhut dalam akun media sosial resminya, Kamis kemarin tentang pertemuannya dengan Anies.

Ada tiga hal yang dibicarakan Anies dengan Luhut, pertama mengenai pengendalian banjir, kedua soal pengembangan transportasi yang terintegrasi, dan terakhir dengan nasib pariwisata di Kepulauan Seribu.