Soal Dugaan Pemotongan BST, Wagub DKI Sebut Mustahil karena Alasan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak ada potongan sedikit pun dalam penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Pemprov DKI Jakarta.

Dia bisa menjamin hal tersebut karena penyaluran BST dari Pemprov DKI Jakarta ke penerima manfaat dilakukan langsung melalui transfer bank.

"Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak akan berkurang satu perak pun," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Ketua F-Gerindra Ungkap Dana BST Disunat, Wagub DKI: Tidak Mungkin

Riza mengatakan, siapapun yang melaporkan ada pemotongan BST dari DKI Jakarta, harap dapat membuktikan di mana peristiwa pemotongan itu terjadi.

Dia juga meminta agar warga yang merasa BST-nya dipotong untuk segera melaporkan ke Pemprov DKI Jakarta.

"Silakan buktikan kalau ada yang disampaikan dipotong, silakan protes" ucap Riza.

Dia juga berjanji akan melakukan sanksi yang sangat berat apabila terbukti pihak Bank DKI melakukan pemotongan BST kepada penerima manfaat.

Baca juga: Pemprov DKI Mutakhirkan Data, Penerima BST di Jakarta Berkurang 186.882 KK

Riza kembali menegaskan pemotongan BST tidak mungkin terjadi karena anggaran untuk BST dari APBD DKI Jakarta langsung ditransfer tanpa ada perantara lain.

"Tidak mungkin bansos dipotong, kenapa? Karena yang jadi kewajiban kami Pemprov kami sampaikan APBD (langsung ditransfer) melalui Bank DKI langsung masuk ke ATM," kata Riza.

Diduga BST dipotong dari jalur Kementerian Sosial

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra menduga laporan dugaan pemotongan BST terjadi dari jalur pemberian BST Kementerian Sosial (Kemensos).

Pasalnya, sistem penyaluran BST yang ditanggung Kemensos dari PT Pos Indonesia yang mungkin terjadi permainan oknum.

"(Kemungkinan) Kemensos melalui via Pos, kalau Pos nggak pakai ATM," kata Syarif.

Meski demikian, Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini mengatakan akan meminta keterangan Dinsos DKI untuk mengetahui apakah pemotongan terjadi di penyaluran BST Pemprov DKI atau tidak.

"Kalau saya berpendapat kecil kemungkinan (pemotongan terjadi) dari Dinsos DKI, kalau (terjadi) dari Kemensos, itu bukan domain DKI," kata Syarif.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani mengatakan terdapat laporan oknum yang melakukan pemotongan BST yang diterima masyarakat.

Dia berharap Dinsos DKI bisa melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima oleh Fraksi Gerindra.

"Memang masih banyak oknum yang melakukan pemotongan dana bantuan tunai dan ini memang enggak bisa dipukul rata, karena ini masih kasus per kasus. Jadi sebaiknya bantuan tunai langsung ini ada evaluasi supaya ada perbaikan ke depannya," kata Rani, Rabu (10/3/2021).