Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menang Kasasi, Pemprov DKI Diminta Segera Siapkan Aturan Pelaksanaan ERP

Kompas.com - 14/03/2021, 16:53 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua II Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta agar Pemprov DKI segera membuat aturan pelaksanaan Electronic Road Pricing (ERP) setelah memenangkan kasasi pembatalan lelang proyek ERP di Mahkamah Agung (MA).

"Percepat penyiapan perangkat peraturan untuk pelaksanaannya," kata Khoirudin dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3/2021).

Khoirudin mengatakan, implementasi ERP sudah lama tertunda sejak diwacanakan Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutiyoso pada 2006.

Baca juga: Pemprov DKI Menang Kasasi soal Pembatalan Lelang Proyek ERP Jakarta

Selain itu, Ketua DPW PKS ini mengatakan, ERP sudah menjadi amanat peraturan terkait transportasi karena sudah tercantum dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Khoirudin juga berharap, penerapan ERP bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan utama Ibu Kota sebagai pengganti aturan ganjil genap yang dinilai kurang efektif.

"Dengan ERP, selain beban jalan di jalan utama bisa dikurangi, Pemprov DKI juga bisa memperoleh pendapatan dari tarif yang dikenakan bagi kendaraan yang melintas," ujar Khoirudin.

Pendapatan dari penerapan ERP, kata Khoirudin, bisa digunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan transportasi publik.

Sehingga akan lebih banyak masyarakat tertarik untuk menggunakan transportasi umum yang lebih murah dan tidak kena kebijakan ERP.

Baca juga: Tak Ikuti Putusan PTUN, Pemprov DKI Tetap Bakal Lelang Ulang Proyek ERP

Selain meminta Pemprov DKI untuk segera merampungkan aturan ERP, dia juga meminta Pemprov DKI untuk menyusun rancangan jalur alternatif bagi kendaraan yang tidak mau masuk dalam jalur ERP.

"Agar tidak terjadi perpindahan titik kemacetan yang parah," ucap Khoirudin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dinyatakan menang dalam kasasi pembatalan lelang proyek ERP yang berjalan sejak 2019 lalu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat oleh PT Bali Towerindo Sentra ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena membatalkan proses lelang.

PTUN mengabulkan gugatan PT Bali Towerindo Sentra seluruhnya dan memerintahkan Pemprov DKI melanjutkan lelang.

Pemprov DKI kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), namun putusan dari PTTUN menguatkan putusan dari PTUN Jakarta sebelumnya.

Tak berhenti sampai di situ, Pemprov DKI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan memenangkan kasasi tersebut sehingga proses lelang kembali diulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Eki Rela Nabung 3 Bulan Sebelum Lebaran demi Bisa Bagi-bagi THR ke Keluarga

Cerita Eki Rela Nabung 3 Bulan Sebelum Lebaran demi Bisa Bagi-bagi THR ke Keluarga

Megapolitan
Polisi Sebut Api Pertama Kali Muncul dari 'Basement' Toko Bingkai 'Saudara Frame' Mampang

Polisi Sebut Api Pertama Kali Muncul dari "Basement" Toko Bingkai "Saudara Frame" Mampang

Megapolitan
Jasad Perempuan Ditemukan Tergeletak di Dermaga Pulau Pari, Wajahnya Sudah Hancur

Jasad Perempuan Ditemukan Tergeletak di Dermaga Pulau Pari, Wajahnya Sudah Hancur

Megapolitan
Pemadaman Kebakaran 'Saudara Frame' Mampang Masih Berlangsung, Arus Lalu Lintas Padat Merayap

Pemadaman Kebakaran "Saudara Frame" Mampang Masih Berlangsung, Arus Lalu Lintas Padat Merayap

Megapolitan
Terjebak Semalaman, 7 Jasad Korban Kebakaran 'Saudara Frame' di Mampang Berhasil Dievakuasi

Terjebak Semalaman, 7 Jasad Korban Kebakaran "Saudara Frame" di Mampang Berhasil Dievakuasi

Megapolitan
Meledaknya Alat Kompresor Diduga Jadi Penyebab Kebakaran Toko Bingkai di Mampang

Meledaknya Alat Kompresor Diduga Jadi Penyebab Kebakaran Toko Bingkai di Mampang

Megapolitan
Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui, Alasan Buka 24 Jam dan Sering 'Video Call'

Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui, Alasan Buka 24 Jam dan Sering "Video Call"

Megapolitan
7 Korban yang Terjebak Kebakaran di Toko Bingkai Mampang Ditemukan Meninggal Dunia

7 Korban yang Terjebak Kebakaran di Toko Bingkai Mampang Ditemukan Meninggal Dunia

Megapolitan
Runtuhnya Kejayaan Manusia Sampan yang Kini Dekat dengan Lubang Kemiskinan Ekstrem

Runtuhnya Kejayaan Manusia Sampan yang Kini Dekat dengan Lubang Kemiskinan Ekstrem

Megapolitan
Kondisi Terkini Kebakaran Saudara Frame Mampang, Api Belum Dinyatakan Padam Setelah 11 Jam

Kondisi Terkini Kebakaran Saudara Frame Mampang, Api Belum Dinyatakan Padam Setelah 11 Jam

Megapolitan
Anak-anak Belanjakan THR ke Toko Mainan, Pedagang Pasar Gembrong Raup Jutaan Rupiah

Anak-anak Belanjakan THR ke Toko Mainan, Pedagang Pasar Gembrong Raup Jutaan Rupiah

Megapolitan
Petantang-petenteng Sopir Fortuner yang Ngaku Anggota TNI: Bermula Pakai Pelat Dinas Palsu, Kini Terancam Bui

Petantang-petenteng Sopir Fortuner yang Ngaku Anggota TNI: Bermula Pakai Pelat Dinas Palsu, Kini Terancam Bui

Megapolitan
Polisi Usut Laporan terhadap Pendeta Gilbert Lumoindong atas Dugaan Penistaan Agama

Polisi Usut Laporan terhadap Pendeta Gilbert Lumoindong atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Asap Masih Mengepul, Damkar Belum Bisa Pastikan Kapan Pemadaman Toko Bingkai di Mampang Selesai

Asap Masih Mengepul, Damkar Belum Bisa Pastikan Kapan Pemadaman Toko Bingkai di Mampang Selesai

Megapolitan
Momen Lebaran, Pelanggan Borong Mainan sampai Rp 1 Juta di Pasar Gembrong Jatinegara

Momen Lebaran, Pelanggan Borong Mainan sampai Rp 1 Juta di Pasar Gembrong Jatinegara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com