Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/03/2021, 18:19 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono mengakui masih banyak masalah pengadaan lahan yang dihadapi oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Hal tersebut dikatakan Indra saat dicecar oleh para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta soal masalah pengadaan lahan.

Indra mengakui ada permasalahan tanah selain kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, yang saat ini didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terkait permasalahan tanah (selain di Munjul) itu memang ada di kami," kata Indra di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).

Baca juga: DPRD DKI Panggil Sarana Jaya, Bahas Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Rumah DP Rp 0


Namun, Indra tidak menjelaskan secara detail masalah tanah selain di Munjul berkaitan dengan perkara apa.

Dia mengatakan, detail permasalahan tanah sudah dicantumkan dalam laporan keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Jadi memang permasalahan-permasalahan legalitas tanah itu sudah kami ungkapkan di laporan keuangan kami," kata Indra.

Jawaban Indra kembali dicecar oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.

Dia meminta Pembangunan Sarana Jaya secara gamblang menjelaskan permasalahan tanah yang ada selama ini.

Baca juga: Pembelian Lahan di Munjul Diduga Dikorupsi, Riza: Gubernur-Wagub Tidak Urus Teknis

Menurut Gilbert, hal tersebut harus diungkapkan. Sebab, apabila terjadi permasalahan seperti di Munjul, DPRD DKI akan mengulas kembali tanpa mengetahui latar masalah yang terjadi.

"Kalau kemudian ada muncul masalah, kami meraba-raba lagi, rapat lagi seperti ini! Sebaiknya dijelaskan lahan di mana, masalahnya apa, apakah masalah izin," kata Gilbert.

Dia menyayangkan sikap Pembangunan Sarana Jaya yang tak mau membuka data.

Dengan tidak adanya perkembangan perbaikan kasus pengadaan tanah ini, citra DPRD akan buruk di masyarakat dan dinilai sebagai lembaga pengawas yang gagal.

"Jangan dikatakan kami tidak bekerja dengan baik dan hanya terima gaji," kata Gilbert.

Baca juga: Wagub DKI: Lahan yang Tersangkut Kasus Dugaan Korupsi di Munjul untuk Proyek Rusun DP Rp 0

Diketahui sebelumnya, dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kini tengah didalami oleh KPK.

Dugaan korupsi yang menyeret Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan merupakan lahan proyek pembangunan rumah DP Rp 0 dari Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Yoory sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 5 Maret 2021.

Pemprov DKI mengambil langkah menonaktifkan Yoory dan menunjuk Indra Sukmono sebagai Plt Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Hingga kini, kasus dugaan korupsi tersebut masih didalami oleh KPK dan belum ada perkembangan lebih lanjut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bengkel Mobil di Kembangan Kebakaran, Diduga akibat Korsleting AC

Bengkel Mobil di Kembangan Kebakaran, Diduga akibat Korsleting AC

Megapolitan
Aksi Berani Remaja Hadapi Jambret, Rela Terseret dan Terluka demi Pertahankan HP Berisi Materi Sekolah

Aksi Berani Remaja Hadapi Jambret, Rela Terseret dan Terluka demi Pertahankan HP Berisi Materi Sekolah

Megapolitan
Nasib Petani Jamur di Batang: Sehari Diupah Rp 30.000, Tidak Ada Hari Libur

Nasib Petani Jamur di Batang: Sehari Diupah Rp 30.000, Tidak Ada Hari Libur

Megapolitan
Cara Masuk Ancol saat Formula E Jakarta 2023 Berlangsung 3-4 Juni 2023

Cara Masuk Ancol saat Formula E Jakarta 2023 Berlangsung 3-4 Juni 2023

Megapolitan
Soal Debu Batu Bara, Warga Rusun Marunda: Munculnya Musiman, saat Musim Hujan

Soal Debu Batu Bara, Warga Rusun Marunda: Munculnya Musiman, saat Musim Hujan

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Strategi Hadapi Potensi Banjir Rob pada 1-8 Juni 2023

Pemprov DKI Siapkan Strategi Hadapi Potensi Banjir Rob pada 1-8 Juni 2023

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Pesimistis Formula E 2023 Berikan 'Multiplier Effect'

Komisi B DPRD DKI Pesimistis Formula E 2023 Berikan "Multiplier Effect"

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Maaf dan Pinta Ketua RT Riang pada Pemilik Ruko |  Haruskah Kaesang Maju Jadi Wali Kota Depok?

[POPULER JABODETABEK] Maaf dan Pinta Ketua RT Riang pada Pemilik Ruko | Haruskah Kaesang Maju Jadi Wali Kota Depok?

Megapolitan
Waspada Potensi Banjir Rob di Utara Jakarta pada 1-8 Juni 2023

Waspada Potensi Banjir Rob di Utara Jakarta pada 1-8 Juni 2023

Megapolitan
Usai Formula E 2023 Digelar, Komisi B DPRD DKI Bakal Evaluasi Jakpro

Usai Formula E 2023 Digelar, Komisi B DPRD DKI Bakal Evaluasi Jakpro

Megapolitan
Formula E 2023 Jakarta Minim Sponsor Lokal, Komisi B DPRD DKI: Mungkin Tidak Ada yang Tertarik

Formula E 2023 Jakarta Minim Sponsor Lokal, Komisi B DPRD DKI: Mungkin Tidak Ada yang Tertarik

Megapolitan
Curhat Urbaningsih, Petani Jamur yang Tak Bisa Ikut Pelatihan UKM karena Terbentur Usia

Curhat Urbaningsih, Petani Jamur yang Tak Bisa Ikut Pelatihan UKM karena Terbentur Usia

Megapolitan
Kehabisan Bus dari Pelabuhan Muara Angke, Naik Becak Motor Saja

Kehabisan Bus dari Pelabuhan Muara Angke, Naik Becak Motor Saja

Megapolitan
Gagal Nonton Video Mapping, Wisatawan Soraki Pengelola Monas

Gagal Nonton Video Mapping, Wisatawan Soraki Pengelola Monas

Megapolitan
Puluhan Relawan Deklarasi Dukung Kaesang Wali Kota Depok, Ternyata Isinya Kader dan Simpatisan PSI

Puluhan Relawan Deklarasi Dukung Kaesang Wali Kota Depok, Ternyata Isinya Kader dan Simpatisan PSI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com