Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Diminta Temui Pelapor Dugaan Korupsi Lahan DP Rp 0 di Munjul

Kompas.com - 16/03/2021, 07:46 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar meminta Gubernur DKI Jakarta untuk bertemu para pelapor dugaan kasus korupsi pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Munjul, Jakarta Timur.

"Saya pikir Anies Baswedan harusnya, signal-nya tinggi untuk membuat perubahan yang signifikan. Termasuk juga segera menemui para whistle blower, dengarkan mereka," kata Haris dalam tayangan Aiman di KompasTV, Senin (15/3/2021).

Haris Azhar mengatakan, Pemprov DKI berkepentingan untuk mendengarkan keterangan para pelapor untuk melakukan evaluasi terhadap program pengadaan tanah yang mungkin banyak bermasalah.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Panggil Sarana Jaya untuk Investigasi Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah DP 0

Para pelapor, kata Haris, sudah berjasa terhadap Pemprov DKI Jakarta dan harus dihargai atas keberanian melapor atasan mereka sendiri.

"Saya pikir mereka harus digunakan bukan (hanya) untuk ambil informasi, tetapi juga untuk mengembangkan membongkar sistem (yang selama ini bisa dikorupsi)," kata Haris.

Dia juga meminta KPK, agar menjadikan kesempatan kasus yang menjerat Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoang sebagai awal membuka kasus makelar tanah di DKI Jakarta, termasuk kasus-kasus sebelumnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mendalami dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Perumda Sarana Jaya di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Baca juga: Korupsi Dirut Sarana Jaya ke KPK Dibuat oleh Anak Buahnya Sendiri

Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoang ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (5/3/2021) lalu atas dua alat bukti dan laporan yang diterima KPK.

Adapun laporan dugaan korupsi tersebut dibuat oleh lima orang bawahan Yoory C Pinontoan yang saat ini juga ikut diperkarakan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta oleh pimpinan Perumda Sarana Jaya.

Lokataru Foundation kini melakukan pembelaan dan perlindungan hukum terhadap lima pelapor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Pelecehan di Universitas Pancasila Minta Perlindungan, LPSK Putuskan Maksimal 30 Hari

Korban Dugaan Pelecehan di Universitas Pancasila Minta Perlindungan, LPSK Putuskan Maksimal 30 Hari

Megapolitan
Kurangi Jajan Anak gara-gara Harga Beras Naik, Emak-emak: Pemerintah Mah Enak Duitnya Banyak

Kurangi Jajan Anak gara-gara Harga Beras Naik, Emak-emak: Pemerintah Mah Enak Duitnya Banyak

Megapolitan
Ternyata Ini Biang Gangguan LRT Jabodebek Senin Pagi

Ternyata Ini Biang Gangguan LRT Jabodebek Senin Pagi

Megapolitan
Diundur, Penonaktifan NIK Warga Jakarta di Luar Daerah Tunggu Penetapan Hasil Pemilu

Diundur, Penonaktifan NIK Warga Jakarta di Luar Daerah Tunggu Penetapan Hasil Pemilu

Megapolitan
Terbongkarnya Produksi Ribuan Video Porno Anak di Bawah Umur Jaringan Internasional, Kerja Sama dengan FBI

Terbongkarnya Produksi Ribuan Video Porno Anak di Bawah Umur Jaringan Internasional, Kerja Sama dengan FBI

Megapolitan
Modus Sindikat Jual Beli Video Porno Jaringan Internasional, Pelaku Iming-imingi Korban Pakai Uang

Modus Sindikat Jual Beli Video Porno Jaringan Internasional, Pelaku Iming-imingi Korban Pakai Uang

Megapolitan
Dilema Yuyun di Tengah Kenaikan Harga Beras: Lama-lama Lontong Saya Kayak Momogi...

Dilema Yuyun di Tengah Kenaikan Harga Beras: Lama-lama Lontong Saya Kayak Momogi...

Megapolitan
Pemilik Bengkel di Limo Depok Ditampar Pelanggan di Pipi Kiri Sampai ke Telinga

Pemilik Bengkel di Limo Depok Ditampar Pelanggan di Pipi Kiri Sampai ke Telinga

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kematian Perempuan Paruh Baya di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kematian Perempuan Paruh Baya di Tambora

Megapolitan
Harga Beras Naik, Emak-emak: Bikin Pusing Kepala

Harga Beras Naik, Emak-emak: Bikin Pusing Kepala

Megapolitan
Aiman Witjaksono Minta Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan

Aiman Witjaksono Minta Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan

Megapolitan
Hengki Dalang Kasus Pungli di Rutan KPK Kini Bertugas di Sekretariat DPRD DKI

Hengki Dalang Kasus Pungli di Rutan KPK Kini Bertugas di Sekretariat DPRD DKI

Megapolitan
Tak Bacakan Kesimpulan di Praperadilan Aiman, Polda Metro Langsung Tinggalkan Ruang Sidang

Tak Bacakan Kesimpulan di Praperadilan Aiman, Polda Metro Langsung Tinggalkan Ruang Sidang

Megapolitan
Hilang Kendali, Pengendara Motor dan Penumpangnya Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Hilang Kendali, Pengendara Motor dan Penumpangnya Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Pemerintah Impor 3,6 Juta Ton Beras Sepanjang 2024, Baru 500 Ton Masuk ke Indonesia

Pemerintah Impor 3,6 Juta Ton Beras Sepanjang 2024, Baru 500 Ton Masuk ke Indonesia

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com