LPSK Persilakan Pelapor Kasus Korupsi Sarana Jaya Ajukan Permohonan Perlindungan

Kompas.com - 16/03/2021, 22:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (empat kanan), Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (dua kiri), dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tiga kanan) menghadiri acara ground breaking Hunian DP 0 Rupiah Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Program Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (empat kanan), Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (dua kiri), dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tiga kanan) menghadiri acara ground breaking Hunian DP 0 Rupiah Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Program Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu mempersilakan para pelapor kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.

Menurut Edwin, LPSK siap untuk menerima segala permohonan. Setelah ada laporan, Edwin menjamin pihaknya akan langsung menindaklanjuti.

"Silakan ajukan permohonan perlindungan ke LPSK, pasti kami tindak lanjuti," kata Edwin kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Edwin mengemukakan, permohonan harus diajukan karena perlindungan bersifat sukarela. Menurut dia, pihak yang membutuhkan harus mengajukan permohonan.

Baca juga: Laporkan Dugaan Korupsi Bosnya, Pegawai Sarana Jaya Disebut Diteror dan Tak Lagi Bekerja

Setelah ada permohonan, LPSK akan menindaklanjuti dengan melakukan investigasi yang bertujuan untuk menguji sifat penting keterangan. Investigasi juga dilakukan guna menguji tingkat ancaman serta track record pemohon.

"Karena perlindungan itu bersifat sukarela. Jadi yang membutuhkan harus ajukan permohonan," ujar Edwin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, sebelumnya mengatakan, ada lima orang pelapor kasus dugaan korupsi pengadaaan lahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang mengalami aksi teror. Haris menyebutkan, pekerjaan para pelapor turut terganggu.

Haris menjelaskan, lima pelapor kini tidak lagi aktif bekerja setelah melaporkan bos mereka sendiri, yaitu Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah membuat laporan, lima pelapor ini diperkarakan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta oleh pimpinan Pembangunan Sarana Jaya yang tidak disebutkan namanya.

Haris meminta KPK untuk turun tangan terhadap kelima pelapor tersebut. Haris juga mengatakan sudah melaporkan aksi memperkarakan para pelapor ini ke Kejaksaan Agung.

Dia berharap, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bisa melihat perkara dengan jernih sehingga Kejaksaan Tinggi DKI tidak terkesan menekan para pelapor dugaan korupsi dan mau diadu domba dengan KPK.

KPK saat ini sedang mendalami dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Perumda Sarana Jaya di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Baca juga: Wagub DKI Sebut KPK Tak Perlu Panggil Anies Terkait Dugaan Korupsi Sarana Jaya

Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Maret 2021 atas dua alat bukti dan laporan yang diterima KPK.

Laporan dugaan korupsi tersebut dibuat oleh lima orang bawahan Yoory, yang saat ini juga ikut diperkarakan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta oleh pimpinan Perumda Sarana Jaya.

Lokataru Foundation kini melakukan pembelaan dan perlindungan hukum terhadap lima pelapor.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Megapolitan
43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

Megapolitan
Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Megapolitan
Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Simpang Mampang Sering Banjir, Wawalkot Depok: Karena Warga Masih Buang Sampah ke Kali

Simpang Mampang Sering Banjir, Wawalkot Depok: Karena Warga Masih Buang Sampah ke Kali

Megapolitan
Lokasi Ganjil Genap Jakarta Selama PPKM Level 3

Lokasi Ganjil Genap Jakarta Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai

Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Monumen Pahlawan Bangsa di TPU Karet Bivak

Pemprov DKI Bangun Monumen Pahlawan Bangsa di TPU Karet Bivak

Megapolitan
Tangsel Catat 73 Kasus Kekerasan Anak sejak Januari 2021, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Korban

Tangsel Catat 73 Kasus Kekerasan Anak sejak Januari 2021, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Korban

Megapolitan
Semula Rp 85.000, Tarif Tes Antigen di Stasiun KA Turun Jadi Rp 45.000

Semula Rp 85.000, Tarif Tes Antigen di Stasiun KA Turun Jadi Rp 45.000

Megapolitan
Puslabfor Polri Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Puslabfor Polri Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Megapolitan
Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Umum?

Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Umum?

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021 Digelar, Polisi Sebut 400-500 Pelanggar Ditindak Per Hari

Operasi Patuh Jaya 2021 Digelar, Polisi Sebut 400-500 Pelanggar Ditindak Per Hari

Megapolitan
Pemkot: Belasan Situ Berubah Jadi Perumahan Saat Depok Masih Bagian Kabupaten Bogor

Pemkot: Belasan Situ Berubah Jadi Perumahan Saat Depok Masih Bagian Kabupaten Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.