Dia mengklaim, BP BUMD DKI tak pernah diundang secara resmi untuk membahas persoalan saham tersebut.
Baca juga: Ketua DPRD: Silakan Jual Saham Perusahaan Bir, Anies Punya Diskresi Kok, Saya Enggak Ikut-ikut
Padahal, lanjut Riyadi, pihaknya sudah memiliki dua jenis hasil kajian terkait penjualan saham itu, yakni review investasi saham dan rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta.
"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kita juga belum pernah diundang untuk membahas," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan, dirinya enggan terlibat dalam penjualan saham itu.
Hal itu ia ambil setelah berkonsultasi dengan beberapa lembaga penegak hukum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hasil konsultasinya, Prasetio mengaku cemas akan potensi terjadinya proses hukum apabila dia menyetujui penjualan saham di PT Delta Djakarta.
"Gue ini muda keluar masuk penjara, enggak mau masuk penjara lagi," kata Prasetio dalam talkshow yang ditayangkan melalui kanal YouTube Akbar Faizal, Selasa (16/3/2021).
Karena itu, Prasetio menyerahkan keputusan penjualan saham tersebut sepenuhnya kepada Anies.
Selaku Gubernur, menurut Prasetio, Anies dapat menggunakan hak diskresi atau mengambil keputusan sendiri seperti yang pernah dilakukan di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Silakan saja putusin (jual saham), Gubernur (Anies) punya diskresi kok," ucap Prasetio.
Alasan lain mengapa Prasetio enggan terlibat adalah karena ia menilai, negara dapat dirugikan dari penjualan saham di PT Delta Djakarta.
"Silakan saja lakukan, tapi saya enggak ikut-ikut," tambahnya.
Keputusan Prasetio sendiri bertentangan dengan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta yang sesungguhnya mendukung rencana Pemprov DKI.
Diketahui, ada empat fraksi di DPRD DKI yang mendukung penjualan saham tersebut, yakni Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra.
PT Delta Djakarta adalah BUMD yang seringkali menyumbang banyak pemasukan dibandingkan BUMD besar lainnya seperti PD Pasar Jaya dan PT Jakarta Propertindo.