Polemik Keluarga DPRD DKI Ikut Vaksinasi Covid-19 Tahap 2, Anggota Dewan Diminta Bijak dan Punya Rasa Malu

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta agar keluarga mereka turut mendapat vaksinasi Covid-19 tahap kedua masih menjadi polemik.

Anggota DPRD DKI Syarif mengatakan, vaksinasi untuk keluarga dewan dipastikan terlaksana meski sebelumnya usulan itu sempat ditolak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Menurut Syarif, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.

Baca juga: Vaksinasi Anggota Keluarga DPRD, Wagub DKI Minta Anggota Dewan Bijak

"Sudah diatasi (dilanjutkan). Oleh Ketua (DPRD) sudah koordinasi dengan Dinkes," ujar Syarif ketika ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Syarif menyebutkan, keikutsertaan keluarga anggota dewan pada pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini dinilai perlu karena tidak semua anggota DPRD disuntik vaksin.

"Karena tidak semua anggota dewan itu bisa divaksin, 22 orang (anggota Dewan berstatus) penyintas dan komorbid," katanya.

Dijelaskan Syarif, setiap anggota DPRD DKI mendapat jatah masing-masing tiga anggota keluarga.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD DKI Hadameon Aritonang mengungkapkan bahwa keluarga anggota DPRD telah disuntik vaksin bahkan untuk dosis kedua pada Selasa (16/3/2021).

Akan tetapi, Hadameon bersikeras penyuntikan itu hanya diberikan kepada istri atau suami dari anggota DPRD DKI. Sehingga, menurutnya, itu bukan termasuk vaksinasi keluarga.

Dipaparkannya, anggota keluarga yang dimaksud untuk bisa mengikuti vaksinasi tahap 2 itu adalah anak, orangtua, atau keluarga dekat anggota DPRD DKI.

"Kalau keluarga itu kan termasuk anak, keluarga bisa dari orangtua anggota, bisa dari.. namanya keluarga ya kan enggak bisa memprediksi (diprediksi)," kata Hadameon.

Berbeda dengan pernyataan Syarif, Hadameon menjelaskan bahwa jumlah anggota keluarga dewan di luar pasangan yang ikut vaksinasi nantinya belum ditentukan oleh Dinkes DKI.

"Mereka (Dinkes DKI) belum cukup kali ya vaksinnya, masih diperuntukan, karyawan Pemda saja belum semua," kata Hadameon.