Kompas.com - 18/03/2021, 19:15 WIB
Petugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di Puskesmas Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (14/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di Puskesmas Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (14/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Penyalahgunaan jatah vaksin Covid-19 untuk kerabat atau keluarga pejabat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua sangat merugikan masyarakat umum.

Hal tersebut diungkapkan oleh epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman ketika menanggapi adanya kerabat anggota DPRD di DKI Jakarta dan Tangerang Selatan yang bisa mengikuti vaksinasi tahap kedua.

"Selain menjadi pertanyaan publik dan dunia akademis juga, hal seperti itu merugikan masyarakat, merugikan kita semua," ujar Dicky kepada Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Menurut Dicky, kategori peserta yang menjadi sasaran prioritas penerima vaksin di setiap tahapan sudah ditetapkan berdasarkan risiko penularan Covid-19.

Baca juga: Penyalahgunaan Jatah Vaksinasi di RSU Tangsel, Kerabat Anggota DPRD hingga Keluarga Pegawai Pemkot Jadi Peserta

Penentuan prioritas penerima itu juga dilakukan karena mempertimbangkan masih terbatasnya ketersediaan vaksin Covid-19.

"Artinya harus kita manfaatkan optimal untuk mencapai target, terutama jangka pendek. Apa itu target jangka pendeknya, yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian sehingga harus ada yang diprioritaskan," ungkapnya.

Jika sasaran prioritas itu diabaikan, kata Dicky, pemerintah daerah sama saja mengabaikan kesehatan kelompok masyarakat atau pekerja yang paling berpotensi terpapar Covid-19.

"Karena itulah tujuan dari vaksinasi yaitu untuk melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kalau itu diabaikan, maka yang terjadi berarti mengabaikan kesehatan masyarakat itu," pungkasnya.

Baca juga: Pasangan Anggota DPRD DKI Jalani Vaksinasi Covid-19

Untuk diketahui, kerabat anggota DPRD Tangerang Selatan hingga keluarga pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan ditemukan menjalani vaksinasi Covid-19 di RSU Tangerang Selatan, Selasa (16/3/2021).

Sejumlah orang yang bukan peserta vaksinasi Covid-19 itu mengaku baru menjalani penyuntikan vaksin dosis pertama.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

Megapolitan
Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Megapolitan
Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Megapolitan
Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Megapolitan
John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Megapolitan
Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Megapolitan
Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Megapolitan
Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Megapolitan
Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Megapolitan
John Kei: Dulu Nus Kei Orang yang Paling Saya Percaya

John Kei: Dulu Nus Kei Orang yang Paling Saya Percaya

Megapolitan
Dinkes Tangsel: 2 Warga Terinfeksi Virus Corona Varian B.1.617 di Serpong Telah Sembuh

Dinkes Tangsel: 2 Warga Terinfeksi Virus Corona Varian B.1.617 di Serpong Telah Sembuh

Megapolitan
Jasa Raharja Gelar Mudik Online, Bagi Kuota Internet Rp 150.000 untuk 10.000 Pendaftar

Jasa Raharja Gelar Mudik Online, Bagi Kuota Internet Rp 150.000 untuk 10.000 Pendaftar

Megapolitan
John Kei: Nus Kei Tak Bayar Utang Rp 1 Miliar

John Kei: Nus Kei Tak Bayar Utang Rp 1 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X