Pimpinan Komisi E Sarankan Pemprov DKI Tarik Commitment Fee Penyelenggaraan Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik kembali commitment fee ajang balap mobil Formula E.

"Mumpung masih ada waktu, sebaiknya Gubernur Anies menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayar, lalu rencanakan ulang semua dengan matang," kata Anggara dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Dia mengatakan, laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menunjukan anggaran Formula E memang bermasalah.

Baca juga: F-PSI: Formula E Bisa Jadi Warisan Utang Anies ke Pemerintahan Selanjutnya

Sehingga persoalan penundaan penyelenggaraan yang berlarut-larut tidak bisa dibiarkan begitu saja dan dikhawatirkan membebani pemerintahan berikutnya.

"Jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi contoh buruk dalam tata kelola keuangan Pemprov DKI," kata Anggara.

Anggara juga menilai penyelenggaraan Formula E juga tidak jelas dari sisi pembagian tugas antara Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo.

Menurut dia, kewajiban untuk membayar commitment fee ke Formula E Operations (FEO) bukan kewajiban Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Kewajiban tersebut dilimpahkan ke PT Jakpro sebagai pihak penyelenggara dari Pemprov DKI Jakarta.

"Dalam laporan BPK tersebut belum ada penjelasan dari Pemprov DKI tentang apa yang menjadi dasar bagi Dispora untuk membayar commitment fee. Apakah pembayaran tersebut legal?," kata Anggara.

Baca juga: Wagub DKI Pastikan Penundaan Formula E Tetap Beri Keuntungan Ekonomi

Dalam Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019 dari BPK Perwakilan DKI Jakarta, ketidakjelasan pembagian tugas antara PT Jakpro dan Pemprov DKI disebut sebagai temuan permasalahan penyelenggaraan Formula E.

Karena uang yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Formula E bukan berasal dari anggaran milik PT Jakpro, melainkan permintaan PT Jakpro ke Pemprov DKI melalui penyertaan modal daerah (PMD).

"Belum ada kejelasan pembagian tanggungjawab yang lengkap antara PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta, dan upaya konkret untuk melakukan pendanaan mandiri," tulis BPK.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya memastikan akan ada keuntungan secara ekonomi terhadap penundaan penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.

Sebelum penyelenggaraan, kata Riza, pasti ada kajian dampak ekonomi dan dipastikan tidak ada kerugian yang diderita Pemprov DKI akibat penyelenggaraan Formula E.

"Tentu (ada keuntungan ekonomi), sebelum diputuskan (untuk ditunda), ada mekanisme ada kajian ada penelitian oleh konsultan-konsultan," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19