Banyak Pegawai Pensiun 2021, Tangsel Berharap Dapat Banyak Jatah Penerimaan CASN

Kompas.com - 24/03/2021, 11:51 WIB
Sejumlah guru honorer di Tangerang Selatan dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dokumentasi Pemerintah Kota Tangerang SelatanSejumlah guru honorer di Tangerang Selatan dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

TANGSEL, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap mendapatkan jatah lebih banyak dalam penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2021. Pasalnya, Tangsel kekurangan pegawai dan banyak pegawai memasuki masa pensiun tahun ini.

"Mudah-mudahan Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) memberikan formasi yang lebih banyak buat Tangerang Selatan," ujar Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Tangsel, Apendi, Rabu (24/3/2021).

Menurut Apendi, sampai saat ini baru terdapat 4.994 aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di 38 organisasi perangkat daerah (OPD).  Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang seharusnya memiliki sekitar 11.000 pegawai.

Baca juga: Pemkot Tangsel Tunggu Arahan Pusat soal Penerimaan Calon ASN pada April 2021

"Sekarang ASN kami kurang lebih 4.994 orang. Itu sudah termasuk 197 PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," kata Apendi.

"Kalau dihitung kebutuhan itu hampir 11.000-an (pegawai). Kan kami ada 38 OPD," sambungnya.

Kekurangan tersebut semakin bertambah dengan adanya 200 pegawai di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang akan memasuki masa pensiun pada 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan begitu, kata Apendi, diperlukan pembukaan penerimaan pegawai baru baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun PPPK.

"Yang pensiun saja pada tahun ini ada 200 lebih pegawai, otomatis ya dibutuhkan penambahan," jelas Apendi.

Saat ini pemerintah Kota Tangsel masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait pembukaan seleksi penerimaan CASN tersebut.

"Informasinya sudah ada. Tetapi belum tahu berapa formasi yang diberikan, baik untuk yang CPNS maupun yang PPPK," ungkap Apendi.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan seleksi penerimaan CASN, yakni CPNS dan PPPK, akan kembali dibuka dalam waktu dekat.

Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko mengatakan, pembukaan pendaftaran CASN akan dimulai terlebih dahulu untuk sekolah kedinasan, yang dijadwalkan pada April mendatang.

“Rekrutmen bagi CASN akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran untuk sekolah kedinasan yang rencananya akan dimulai pada bulan April,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin lalu.

Teguh menambahkan, rekrutmen akan dilanjutkan dengan pembukaan pendaftaran guru PPPK, PPPK non-guru, dan CPNS yang direncanakan pada Mei atau Juni.

“Jika ada informasi terbaru terkait jadwal ataupun proses seleksi CASN, akan kami sampaikan melalui website resmi Kementerian PANRB,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, tahun ini pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK.

Dari 1,3 juta formasi tersebut, jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak satu juta formasi, pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Megapolitan
Kadin Minta jika PPKM Diperpanjang Mal Dibuka, tetapi Pekerja dan Pengunjung Harus Telah Divaksin

Kadin Minta jika PPKM Diperpanjang Mal Dibuka, tetapi Pekerja dan Pengunjung Harus Telah Divaksin

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Rumah Ketua RT di Tanah Abang

Kebakaran Hanguskan Rumah Ketua RT di Tanah Abang

Megapolitan
Dua Pencuri Motor Bersenjata Api di Pagedangan Keluarkan Tembakan ke Arah Warga

Dua Pencuri Motor Bersenjata Api di Pagedangan Keluarkan Tembakan ke Arah Warga

Megapolitan
Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X