Kompas.com - 26/03/2021, 18:20 WIB
Mantan pemimpin FPI Rizieq Shihab saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat (26/3/2021). DOKUMENTASI KUASA HUKUM RIZIEQ SHIHABMantan pemimpin FPI Rizieq Shihab saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat (26/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (26/3/2021), mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyatakan dirinya sebagai target sasaran Operasi Intelijen Berskala Besar (OIBB).

Menurut Rizieq, pemerintah yang ia sebut sebagai "rezim dzalim, dungu dan pandir" sengaja dengan kekuasaannya melakukan penjinakan terhadap Rizieq dan FPI melalui instrumen hukum.

Bukti paling nyata dari penerapan OIBB terhadap Rizieq adalah dengan dilakukannya persidangan yang tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tulis eksepsi tersebut.

"Persidangan dilakukan melalui sidang elektronik, padahal tidak ada satupun UU yang membolehkan (hal tersebut)," ujar Rizieq dalam nota keberatannya.

Oleh karena itu, Rizieq meminta majelis hakim untuk membatalkan seluruh proses hukum yang tidak sesuai dengan KUHAP tersebut.

Baca juga: Baca Eksepsi Kasus Kerumunan di Petamburan, Rizieq Shihab Seret Nama Ahok dan Raffi Ahmad


Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Operasi Intelijen Berskala Besar

Berdasarkan nota keberatan yang dibacakan Rizieq di PN Jakarta Timur, Jumat, dituliskan bahwa persidangan yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan bagian dari operasi intelijen terhadap dirinya.

Menurut Rizieq, operasi yang disingkat menjadi OIBB ini terdiri dari beberapa fragmen, yakni:

  1. Operasi black propaganda terhadap Rizieq Shihab dan FPI,
  2. Operasi kontra narasi terhadap Rizieq Shihab dan FPI,
  3. Operasi pencegahan kepulangan Rizieq Shihab dari Saudi. Walau
  4. gagal mencegah Rizieq pulang, tetapi berhasil menghambat
  5. dan menggangu kepulangan sehingga membutuhkan waktu 3,5 tahun baru Rizieq bisa pulang,
  6. Operasi penggalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama diberbagai provinsi untuk menolak keberadaan Rizieq Shihab dan FPI,
  7. Operasi penurunan baliho di berbagai tempat oleh aparat yg bukan
  8. tupoksinya,
  9. Operasi mengerahkan komando operasi khusus hanya sekedar utk
  10. membunyikan sirine di Petamburan, Jakarta Pusat, kediman Rizieq dan markas FPI.
  11. Operasi pembantaian pengawal Rizieq Shihab, dan
  12. Operasi pengawasan terhadap Rizieq Shihab sehari
  13. 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 365 hari.

Baca juga: Mengaku Sudah Bayar Denda Rp 50 Juta, Rizieq Shihab Minta Proses Hukum Kasus Kerumunan Dihentikan

Menolak sidang virtual

Sebelumnya, sidang pembacaan dakwaan terhadap Rizieq oleh Jaksa Penuntut Umum digelar secara virtual dari PN Jaktim.

Rizieq yang saat ini ditahan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, dijadwalkan untuk menghadiri sidang secara online.

Namun, Rizieq menolak aturan tersebut, dan memaksa agar sidang dilakukan tatap muka. Hakim akhirnya mengabulkan permohonan itu dengan syarat tidak akan ada kerumunan orang di PN Jaktim.

Meski demikian, sejumlah simpatisan Rizieq tetap memadati pintu masuk PN Jaktim, Jumat siang. Aksi saling dorong antara massa simpatisan dan anggota kepolisian yang berjaga pun sempat terjadi.

Setidaknya empat simpatisan Rizieq diamankan polisi usai kericuhan tersebut.

Baca juga: Jika Simpatisan Rizieq Terus Berkerumun, Polisi Sebut Hakim Bisa Pertimbangkan Sidang Virtual Lagi

Kasus kerumunan yang menjerat Rizieq

Rizieq disangkakan melanggar protokol kesehatan karena menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya di kediamannya di kawasan Petamburan pada 14 November 2020.

Ketika itu sedang diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan laju penyebaran Covud-19.

Perkara dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan dengan terdakwa Rizieq Shihab tercatat dengan nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim.

Rizieq disangka melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Megapolitan
Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Megapolitan
Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Megapolitan
Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Megapolitan
Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Megapolitan
Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.