Kompas.com - 29/03/2021, 09:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun lalu, tepatnya pada 14 Mei, Pemprov DKI Jakarta pernah menerapkan kebijakan yang membatasi secara ketat aktivitas orang keluar-masuk wilayah Jakarta. Kebijakan itu untuk menekan atau menghambat laju penularan Covid-19.

Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut mengatur tentang syarat-syarat orang boleh keluar-masuk wilayah DKI Jakarta yang diimplementasikan dalam bentuk Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Baca juga: Soal Larangan Mudik, Anies Jelaskan Kemungkinan Pemberlakuan SIKM

Ada sanksi bagi yang tidak memiliki SIKM. Orang yang mau masuk Jakarta tetapi tidak memiliki SIKM akan diarahkan untuk kembali ke tempat asal mereka. Pilihan lain adalah mereka boleh masuk ke Jakarta tetapi harus dikarantina selama 14 hari di tempat yang ditunjuk Gugus Tugas Covid-19 Provinsi DKI dengan biaya sendiri.

Sementara orang yang berada di wilayah Jakarta dilarang melakukan perjalanan keluar Jabodetabek.

Akan diterapkan kembali

Aturan ketat terkait perjalan itu rencananya akan diberlakukan kembali oleh Gubernur Anies terkait dengan larangan mudik tahun ini. Anies mengatakan, jika pedoman dari pemerintah pusat tidak ada yang menjadi rujukan larangan mudik, kemungkinan Pergub 47 Tahun 2020 tentang SIKM akan diberlakukan kembali.

"Tahun ini kami lihat apakah kami menggunakan pergub yang sama atau nanti ada aturan baru dari pemerintah pusat yang menjadi rujukan," kata Anies, Minggu (28/3/2021).

Dia mengatakan, aturan pembatasan penting disiapkan karena petugas tidak akan bisa menindak para pemudik tanpa ada aturan hukum yang jelas. DKI Jakarta, kata Anies, sudah menyiapkan hal tersebut jauh-jauh hari, yaitu dalam bentuk SIKM.

"Kami dari tahun lalu sudah ada itu, ingat kan SIKM," kata Anies.

Petugas nantinya bisa menindak orang yang nekat melakukan mudik padahal sudah jelas dilarang.

"Kalau ada peraturan, maka petugas di lapangan bisa bertindak, petugas di lapangan bisa bekerja karena petugas enggak bisa bekerja tanpa ada dasar hukum," ucap Anies.

Syarat keluar dan masuk Jakarta menurut Pergub 47 Tahun 2020

Pergub 47 Tahun 2020 yang dimaksud Anies memuat syarat orang-orang yang bisa mendapat SIKM untuk melakukan perjalanan keluar-masuk Jakarta.

Baca juga: Setelah SIKM Dihapus, Dokumen Apa Saja yang Jadi Syarat Terbang di Bandara Soetta?

Syarat-syarat untuk keluar DKI Jakarta tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 yaitu harus dengan keperluan tugas dan pekerjaan yang mengharuskan perjalanan dan mengakses permohonoan melalui corona.jakarta.go.id

Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

  1. Surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW tempat tinggal pemohon SIKM
  2. Surat pernyataan sehat bermaterai
  3. Surat keterangan perjalanan dinas keluar Jabodetabek, surat keterangan bekerja bagi setiap orang yang tempat kerja berada di luar Jabodetabek, atau untuk pelaku usaha dilengkapi dengan surat keterangan memiliki usaha di luar Jabodetabek yang diketahui pejabat berwenang.
  4. Bagi orang asing memiliki KTP-el/ izin tinggal tetap.

Untuk syarat masuk wilayah Jakarta tertuang dalam Pasal 7 yang menyebut setiap orang yang hendak masuk ke DKI Jakarta wajib memiliki SIKM.  Persyaratan memiliki SIKM untuk warga dengan KTP elektronik DKI Jakarta yaitu:

  1. Memiliki KTP el DKI Jakarta atau Kartu Keluarga DKI Jakarta, namun berdomisili di luar Jabodetabek
  2. Orang asing yang memiliki KTP el atau izin tinggal tetap
  3. Surat pernyataan sehat bermaterai
  4. Mengisi surat permohonan secara daring melalui corona.jakarta.go.id

Ada persyaratan tambahan SIKM untuk yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta, yaitu:

  1. Mengisi formulir permohonan secara daring di corona.jakarta.go.id
  2. Memiliki surat keterangan dari kelurahan atau desa tempat asal perjalanan yang menerangkan maksud dan tujuan masuk ke Provinsi DKI Jakarta
  3. Surat pernyataan sehat bermaterai
  4. Memiliki surat jaminan bermaterai dari keluarga yang berada di Provinsi DKI Jakarta diketahui oleh Ketua RT setempat atay surat jaminan bermaterai dari perusahaan yang berada di Jakarta.
  5. Bagi perjalanan dinas melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta
  6. Bagi pemohon yang karena alasan darurat melakukan kegiatan bepergian masuk Jakarta melampirkan surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

Megapolitan
Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Megapolitan
Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Megapolitan
Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Megapolitan
18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Megapolitan
100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

Megapolitan
Berawal dari Seperempat Potongan Pil Ekstasi di Jakarta, Lebih dari 100.000 Butir Gagal Diselundupkan

Berawal dari Seperempat Potongan Pil Ekstasi di Jakarta, Lebih dari 100.000 Butir Gagal Diselundupkan

Megapolitan
100.000 Butir Lebih Pil Ekstasi Kualitas Terbaik Jaringan Malaysia Gagal Diselundupkan ke Jakarta

100.000 Butir Lebih Pil Ekstasi Kualitas Terbaik Jaringan Malaysia Gagal Diselundupkan ke Jakarta

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Adanya 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Hasil Pemeriksaan Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Adanya "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Megapolitan
Istri Ferdy Sambo Belum Stabil, Komnas HAM Tunda Pemeriksaan

Istri Ferdy Sambo Belum Stabil, Komnas HAM Tunda Pemeriksaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.