Larangan Mudik Lebaran 2021, Anies Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 05/04/2021, 10:26 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi lokasi kebakaran Jalan Pisangan Baru III, RT 003/006 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/3/2021) siang. KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi lokasi kebakaran Jalan Pisangan Baru III, RT 003/006 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/3/2021) siang.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunggu arahan pemerintah pusat terkait larangan mudik 2021 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Kita menunggu arahan dari pemerintah pusat," kata Anies saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/4/2021).

Anies mengatakan, larangan mudik 2021 harus menunggu kebijakan dan aturan dari pemerintah pusat karena berkaitan dengan wilayah lain.

Tidak hanya DKI Jakarta yang mendapat aturan larangan tersebut, melainkan wilayah lain di sekitar DKI Jakarta, bahkan sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Jadi kami di DKI Jakarta menunggu keluarnya peraturan ketentuan dari pemerintah pusat untuk menjadi rujukan bagi kami membuat ketentuan di tingkat provinsi," kata Anies.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran, Sopir Bus: Berat, Anak Istri Mau Makan Apa?

Anies sebelumnya sempat menyinggung aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang kemungkinan akan berlaku kembali dalam larangan mudik 2021 yang sempat diterapkan dalam larangan mudik 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menjelaskan, dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 dijelaskan kewajiban SIKM bagi warga yang hendak melakukan perjalanan lintas daerah keluar atau masuk wilayah DKI.

"Kami dari tahun lalu sudah ada itu, ingat kan SIKM," kata Anies Minggu (28/3/2021).

Larangan mudik juga sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," kata Muhadjir Jumat (26/3/2021).

Keputusan tersebut diambil karena penularan Covid-19 dinilai masih tinggi dari beberapa kali libur panjang. Larangan mudik tersebut berlaku mulai 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Satgas: Sanksi Pelanggar Larangan Mudik Lebaran 2021 Segera Ditetapkan

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah sudah sangat tegas melarang mudik Lebaran 2021.

Saat ini, sanksi bagi pelanggar larangan tersebut tengah disusun dan segera diterbitkan. "Untuk penerapan sanksi bagi yang melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (30/3/2021).

Wiku mengatakan, pemerintah saat ini masih menyusun detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas selama libur Ramadhan dan Idul Fitri.

"Saat ini sedang dibahas antar kementerian dan lembaga," ujar dia.

Menurut Wiku, tidak mudah bagi pemerintah untuk melarang mudik Lebaran 2021. Apalagi, kebijakan ini sudah diberlakukan selama dua kali masa Lebaran.

Baca juga: Terkait Larangan Mudik Lebaran 2021, Korlantas Polri Siapkan 333 Titik Sekat

Keputusan melarang mudik Lebaran 2021 diambil setelah mempertimbangkan semua faktor risiko jangka panjang dan demi kebaikan bersama.

Berdasar pengalaman, libur panjang dapat meningkatkan kasus Covid-19. Kenaikan kasus tersebut berimplikasi langsung pada ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan, bahkan kenaikan angka kematian.

Oleh karena itu, kebijakan larangan mudik dinilai tepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang sebelumnya terjadi pada beberapa kali masa libur panjang, misalnya saat libur Natal dan tahun baru 2020.

"Satgas berharap masyarakat dapat menaati keputusan ini agar Indonesia dapat segera terbebas dari pandemi dan masyarakat bisa kembali berkumpul bersama keluarga di perayaan-perayaan besar berikutnya," kata Wiku.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan 333 titik sekat untuk memastikan agar masyarakat tidak mudik pada Lebaran 2021 mendatang sesuai keputusan pemerintah.

"Korlantas Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan baik di jalur arteri maupun jalur tol. Baik menuju Jawa maupun menuju luar Jawa. 333 titik ini terutama dari Jakarta menuju Jabar dan Jateng," kata Kepala Korlantas Polri Ijren Istiono dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021).

Istiono mengatakan, titik-titik penyekatan itu akan berada di jalut tol dan jalur arteri, baik jalur pantura, jalur tengah, dan jalur selatan hingga Jawa Tengah.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di Rumah Sakit

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Produksi Tembakau Sintetis, Perempuan Ini Ditangkap Polisi

Produksi Tembakau Sintetis, Perempuan Ini Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kurir Sabu-sabu Ditangkap Polisi di Karawaci Tangerang

Kurir Sabu-sabu Ditangkap Polisi di Karawaci Tangerang

Megapolitan
Diduga Intimidasi Jurnalis, Kadispora Tangsel Mengaku Emosi

Diduga Intimidasi Jurnalis, Kadispora Tangsel Mengaku Emosi

Megapolitan
Setuju Tarif Parkir Naik, Pengamat: Indonesia Sudah Lama Jadi Surga Parkir

Setuju Tarif Parkir Naik, Pengamat: Indonesia Sudah Lama Jadi Surga Parkir

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Megapolitan
Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Megapolitan
Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Megapolitan
Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Megapolitan
Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Megapolitan
Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Megapolitan
Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Megapolitan
Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Megapolitan
Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X