Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Uji Coba Belajar Tatap Muka, Perhimpunan Guru Berharap Tak Ada Pelanggaran seperti Daerah Lain

Kompas.com - 07/04/2021, 05:41 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim berharap rencana uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di DKI Jakarta tak berujung evaluasi-evaluasi PTM seperti di kota dan kabupaten lain di Indonesia.

Ia menilai, ada evaluasi yang penting untuk diperhatikan oleh DKI Jakarta berkaca dari penerapan PTM di daerah lain.

“Dalam konteks Jakarta rencana pembelajaran tatap muka Jakarta kami berkaca kepada 22 persen sekolah yang membuka sekolah sejak di bulan Januari. Kalau di data kami ada sekitar 20-an sekolah yang di provinsi sudah mulai buka terbatas sejak Januari. Evaluasi ini semoga tak terjadi di Jakarta,” kata Satriwan dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: 85 Sekolah di Jakarta Akan Uji Coba Belajar Tatap Muka Rabu Besok

Ia memberikan contoh penerapan PTM di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar bulan Maret 2021.

Di Kabupaten Bogor, masih banyak guru yang belum divaksinasi saat sekolah melakukan PTM.

“Sedangkan vaksinasi guru itu merupakan syarat mutlak untuk sekolah dibuka seperti disampaikan Mas Menteri Nadiem. Ini justru berpotensi membahayakan guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya ketika sekolah dibuka,” tambah Satriwan.

Ia mengerti rencana niat baik uji coba PTM di 170 sekolah di Kabupaten Bogor meski gurunya belum divaksinasi Covid-19.

“Nah ini justru paradoks gitu ya. Dan kami sangat kecewa juga karena tidak ada sanksi baik pusat seperti Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri. Sekolah dibuka tapi vaksinasi gurunya belum tuntas. Nah ini kan justru berbahaya. Mestinya yang seperti ini bisa dihentikan atau diberikan sanksi. Itu evaluasi yang pertama,” ujar Satriwan.

Evaluasi selanjutnya yang bisa diperhatikan pemerintah DKI Jakarta, yaitu pelanggaran protokol kesehatan dan 3M.

Ia memberikan contoh pelanggaran di Bukittinggi, Sumatera Barat.

“Misalnya saya ambil contoh di salah satu SD Negeri di Bukittinggi, anaknya banyak yang tak menggunakan masker, termasuk gurunya juga, sebagian pakai pakai masker tapi itupun ditaruh di dagu, tak ada menjaga jarak,” kata Satriwan.

Baca juga: Satu Sekolah di Jakarta Mundur dari Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka karena Alasan Izin Orangtua

Ia menilai pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan sekolah rata-rata hampir terjadi di semua daerah yang telah membuka PTM.

“Karena tak ada yang mengawasi kemudian tak ada sanksi juga yang tegas baik dari pemerintah daerah maupun dari Kanwil Kemenag untuk sekolah madrasah. Itu evaluasi yang kedua,” ujar Satriwan.

Evaluasi selanjutnya yang bisa diperhatikan adalah tak ada sanksi pelanggaran protokol kesehatan di sekolah.

Ia masih melihat masih banyak siswa yang melanggar protokol kesehatan dan menganggap sudah seperti tak ada Covid-19.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Dufan On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Dufan On The Spot?

Megapolitan
Rute Transjakarta 2E Rusun Rawa Bebek-Penggilingan via Rusun Pulo Gebang

Rute Transjakarta 2E Rusun Rawa Bebek-Penggilingan via Rusun Pulo Gebang

Megapolitan
Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com