Pemerintah Diminta Perhatikan Pengusaha yang Tidak Punya Kemampuan Bayar THR

Kompas.com - 08/04/2021, 18:24 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta pemerintah agar memperhatikan pengusaha yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan pada tahun ini.

Sarman menilai bahwa seruan yang ditujukan bagi pengusaha untuk membayarkan THR sah-sah saja.

Namun, kata dia, pemerintah seharusnya mempertimbangkan perusahaan dengan cashflow yang masih sekarat, seperti misalnya perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, baik hotel, restoran, maupun kafe.

"Kasat mata kita bisa melihat jumlah pengunjung hotel yang sangat sepi. Apakah mereka harus dipaksa membayar THR, belum lagi sektor-sektor jasa, otomotif, properti, konstruksi, ritel, dan lainnya," kata Sarman kepada Kompas.com, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta: Tak Elok jika Pengusaha Dipaksa Bayar THR Masih Kondisi Pandemi

Oleh karenanya, Sarman menyarankan agar pengusaha yang tidak memiliki kemampuan cukup diperbolehkan untuk menyicil dan menunda pemberian THR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih minus. Artinya, saat ini kondisi dunia usaha masih tertekan dan masih dalam proses pemulihan.

"Menurut hemat kami bahwa opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif yang harus diputuskan bersama secara bi partit dengan regulasi dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mendorong agar pihak swasta memberikan THR kepada karyawan mereka. Jokowi menyampaikan hal tersebut di dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pemerintah: Sudah Waktunya Swasta Beri THR ke Karyawan

"Ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selepas sidang kabinet.

Jokowi disebut meminta agar pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 berjalan beriringan. Sehingga salah satu upaya untuk diwujudkan jalan beriringan tersebut melalui pemberian THR.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Agustus 2021, Pemkot Bekasi Akan Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

4 Agustus 2021, Pemkot Bekasi Akan Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Megapolitan
PGC Dibuka Lagi, Pengunjung Harus Tunjukkan Bukti Vaksinasi Covid-19

PGC Dibuka Lagi, Pengunjung Harus Tunjukkan Bukti Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 55,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 55,9 Persen

Megapolitan
Motor dan Paket Dicuri, Kurir Asep Berjuang Cari Petunjuk

Motor dan Paket Dicuri, Kurir Asep Berjuang Cari Petunjuk

Megapolitan
Kondisi Mahasiswa yang Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK, Lemas dan Trauma

Kondisi Mahasiswa yang Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK, Lemas dan Trauma

Megapolitan
Anies Nonton Greysia/Apriyani Raih Emas Olimpiade, Begini Reaksinya

Anies Nonton Greysia/Apriyani Raih Emas Olimpiade, Begini Reaksinya

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK, Polisi Periksa Korban

Mahasiswa Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK, Polisi Periksa Korban

Megapolitan
Donor ASI Bermunculan Saat Banyak Ibu Meninggal karena Covid-19, Ini Pro dan Kontranya

Donor ASI Bermunculan Saat Banyak Ibu Meninggal karena Covid-19, Ini Pro dan Kontranya

Megapolitan
Pengelola Ragunan Belum Tahu Awal Mula Penularan Dua Harimau hingga Terinfeksi Covid-19

Pengelola Ragunan Belum Tahu Awal Mula Penularan Dua Harimau hingga Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
Polisi Sita Ponsel Jerinx sebagai Barang Bukti Kasus Dugaan Pengancaman Kekerasan

Polisi Sita Ponsel Jerinx sebagai Barang Bukti Kasus Dugaan Pengancaman Kekerasan

Megapolitan
Perubahan RPJMD, Fraksi PDI-P Soroti Sejumlah Janji Anies yang Diubah

Perubahan RPJMD, Fraksi PDI-P Soroti Sejumlah Janji Anies yang Diubah

Megapolitan
Kadinkes: 60 Persen Pasien Covid-19 di Tangsel Jalani Isolasi Mandiri

Kadinkes: 60 Persen Pasien Covid-19 di Tangsel Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
1.700 Nakes di Jakbar Terinfeksi Covid-19 pada Awal Juli 2021, Kini 1.300 Orang Sudah Sembuh

1.700 Nakes di Jakbar Terinfeksi Covid-19 pada Awal Juli 2021, Kini 1.300 Orang Sudah Sembuh

Megapolitan
Fraksi PDI-P Tolak Perubahan RPJMD yang Diajukan Anies

Fraksi PDI-P Tolak Perubahan RPJMD yang Diajukan Anies

Megapolitan
Warga DKI yang Sudah Vaksin Dua Kali Bisa ke Mana Saja, Ini Kata Epidemiolog

Warga DKI yang Sudah Vaksin Dua Kali Bisa ke Mana Saja, Ini Kata Epidemiolog

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X