Kompas.com - 08/04/2021, 18:30 WIB
Plang pemberitahuan pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh negara telah berdiri di depan pintu gerbang utama. KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADPlang pemberitahuan pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh negara telah berdiri di depan pintu gerbang utama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Harapan Kita akan rapat dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) soal pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kepala Humas TMII Adi Widodo mengatakan, rapat akan dilakukan pada Jumat (9/4/2021) besok.

"Ya kurang lebih tindak lanjut dari yang kemarin kemarin. Kemarin kan ada pemasangan plang itu terkait pengambilalihan ini, secara teknis mungkin akan dibicarakan pada Jumat besok," kata Adi saat ditemui, Kamis (8/4/2021).

"Yang jelas itu Kemensetneg, kami sebagai pengelola apa yang diminta ya kami membantu kelancaran itu," imbuh Adi.

Baca juga: Peristiwa Berdarah di Balik Pembangunan TMII

Adi mengatakan, pengambilalihan ini merupakan hal yang wajar.

"Ini proses yang panjang bahwa ada pembicaraan kelembagaan. TMII tuh perlu diperbaiki untuk jadi lembaga yang secara hukum memudahkan semua, berbagai pihak berperan dan itu sudah lama," ujar Adi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang perlu dicatat dan dipahami, yang diambil alih itu bukan aset ya. Aset itu sudah jadi milik negara sejak diresmikan," ucap dia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan bahwa pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) resmi berpindah kepada Kemensetneg.

Baca juga: Cara Rezim Soeharto Meredam Gelombang Protes atas Pembangunan TMII

"Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII. Yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg," ujar Pratikno dalam konferensi pers virtual pada Rabu (7/4/2021).

"Dan berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan Yayasan Harapan Kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan di GBK dan Kemayoran," ujar dia.

Menurut Pratikno, terbitnya Perpres Nomor 19 tersebut dilatarbelakangi masukan banyak pihak soal TMII.

Salah satunya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Dukcapil Duga Petugas Salah Ketik

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Dukcapil Duga Petugas Salah Ketik

Megapolitan
Kriteria Pasien Covid-19 yang Bisa Dirawat di Rumah Oksigen Gotong Royong

Kriteria Pasien Covid-19 yang Bisa Dirawat di Rumah Oksigen Gotong Royong

Megapolitan
Bangunan Ringkih dan Berada di Bibir Kali, Satu Rumah di Ciracas Roboh

Bangunan Ringkih dan Berada di Bibir Kali, Satu Rumah di Ciracas Roboh

Megapolitan
Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Megapolitan
Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Megapolitan
Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Megapolitan
Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Megapolitan
Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Beroperasi, Begini Cara Daftarnya

Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Beroperasi, Begini Cara Daftarnya

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Ada Titik Terang, Kejaksaan: Penyelidikan Butuh Kehati-hatian

Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Ada Titik Terang, Kejaksaan: Penyelidikan Butuh Kehati-hatian

Megapolitan
Ingat, Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Ingat, Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulogadung Resmi Beroperasi, Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulogadung Resmi Beroperasi, Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Kejaksaan Belum Mampu Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok

Ini Alasan Kejaksaan Belum Mampu Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X