Kompas.com - 08/04/2021, 21:49 WIB
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat ditemui di RSUD Kota Tangerang, Selasa (12/1/2021) siang. KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALWali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat ditemui di RSUD Kota Tangerang, Selasa (12/1/2021) siang.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat peraturan yang seragam untuk diterapkan seluruh pemerintah daerah terkait larangan mudik Lebaran 2021.

"Mudah-mudahan Kemendagri juga sensitif sebagai pembina Pemda," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah melalui sambungan telepon, Kamis (8/4/2021).

"(Agar Kemendagri) mengeluarkan aturan-aturan yang bisa disepakati untuk dilaksanakan bukan cuma oleh Kota Tangerang," sambung dia.

Baca juga: Khawatir Kembali Masuk Zona Merah, Pemkot Tangerang Dukung Surat Edaran Larangan Mudik Lebaran 2021

Dorongan dari itu, menurut Arief, lantaran di Kota Tangerang banyak pekerja yang berasal dari kota atau kabupaten lain.

Dia menyebut, banyaknya pekerja itu karena Kota Tangerang termasuk salah satu wilayah yang dekat dengan Ibu Kota Indonesia, yakni DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang namanya daerah perkotaan di sekitar Jakarta, selalu banyak pendatang, banyak kontrakan, kosan, dan sebagainya," ungkap pria 43 tahun itu.

Baca juga: Satgas Covid-19 Terbitkan SE Larangan Mudik Lebaran, Pelanggar Aturan Kena Sanksi

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah pusat membuat aturan yang lebih spesifik terkait hal-hal yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menerapkan larangan mudik Lebaran 2021.

Salah satu aturan yang dia maksud, yakni wacana untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang diketahui mengizinkan karyawannya mudik Lebaran 2021.

Arief mengaku, pihaknya hendak mengonsultasikan perihal sanksi tersebut ke pemerintah pusat.

"Di aturan belum ada. Nanti kamu coba evaluasi dan konsultasi ke pusat juga. Sebenernya karena itu aturan harus seragam," urai politikus Demokrat tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Arief mendukung adanya Surat Edaran (SE) terkait larangan Mudik Lebaran yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021.

Larangan yang tercantum dalam SE Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah itu dikeluarkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada Kamis (8/4/2021).

Sedangkan, ketentuan dalam SE tersebut ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, pada Rabu (7/4/2021).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TransJakarta Gencarkan Integrasi Antar Moda dari Transportasi Berbasis Jalan, Rel, hingga Air

TransJakarta Gencarkan Integrasi Antar Moda dari Transportasi Berbasis Jalan, Rel, hingga Air

Megapolitan
Aturan Pengunjung Restoran Wajib Sudah Vaksin Covid-19, PHRI: Semakin Mati Kita!

Aturan Pengunjung Restoran Wajib Sudah Vaksin Covid-19, PHRI: Semakin Mati Kita!

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kembangan Capai 45,7 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kembangan Capai 45,7 Persen

Megapolitan
RSUD Kabupaten Bekasi Kembali Buka IGD untuk Pasien Non-Covid-19

RSUD Kabupaten Bekasi Kembali Buka IGD untuk Pasien Non-Covid-19

Megapolitan
Sidak Penerima Bansos, Mensos Risma Terima Aduan Pungli Rp 50.000 di Tangerang

Sidak Penerima Bansos, Mensos Risma Terima Aduan Pungli Rp 50.000 di Tangerang

Megapolitan
Profesor, Dosen, dan Mahasiswa Desak Pencabutan Statuta UI Hasil Revisi karena Cacat Formil dan Materiil

Profesor, Dosen, dan Mahasiswa Desak Pencabutan Statuta UI Hasil Revisi karena Cacat Formil dan Materiil

Megapolitan
Kapal Nelayan Terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara

Kapal Nelayan Terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara

Megapolitan
Temukan Pungli Saat Sidak Penyaluran Bansos Tunai, Mensos Risma Bujuk Korban Bocorkan Nama Oknumnya

Temukan Pungli Saat Sidak Penyaluran Bansos Tunai, Mensos Risma Bujuk Korban Bocorkan Nama Oknumnya

Megapolitan
Remaja Perempuan Dianiaya Ayah Kandung dan Ibu Tiri di Pamulang, Keluarga Lapor Polisi

Remaja Perempuan Dianiaya Ayah Kandung dan Ibu Tiri di Pamulang, Keluarga Lapor Polisi

Megapolitan
Kota Bogor Berlakukan Parkir Ganjil Genap, Ini Aturannya

Kota Bogor Berlakukan Parkir Ganjil Genap, Ini Aturannya

Megapolitan
Penganiaya Tetangga hingga Tewas Sering Protes ke Ketua RT gara-gara Kotoran Anjing

Penganiaya Tetangga hingga Tewas Sering Protes ke Ketua RT gara-gara Kotoran Anjing

Megapolitan
SIM Hilang atau Rusak, Begini Mekanisme dan Syarat Mengurusnya

SIM Hilang atau Rusak, Begini Mekanisme dan Syarat Mengurusnya

Megapolitan
Pengusaha Warung Makan Tak Enak Hati Beri Batas Waktu 20 Menit kepada Pelanggan

Pengusaha Warung Makan Tak Enak Hati Beri Batas Waktu 20 Menit kepada Pelanggan

Megapolitan
Kasus Kotoran Anjing di Cengkareng, Pemukul Tetangga Sudah Berstatus Tersangka dan Ditahan

Kasus Kotoran Anjing di Cengkareng, Pemukul Tetangga Sudah Berstatus Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
Satpol PP Jakpus Awasi Aturan Makan 20 Menit Sambil Bagikan Sembako ke Pedagang

Satpol PP Jakpus Awasi Aturan Makan 20 Menit Sambil Bagikan Sembako ke Pedagang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X