Polemik TMII, Digugat Perusahaan Singapura hingga Diambil Alih Negara karena Terus Merugi

Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII, ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2021.

Perpres tersebut pun berlaku sejak diundangkan pada 1 April 2021.

Yayasan Harapan Kita kini diberi waktu selama tiga bulan guna menyerahkan pengelolaan TMII ke tim transisi yang dibentuk Kemensetneg.

"Untuk sementara ini kita bentuk tim transisi namanya. Transisi untuk pemindahan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg. Ceritanya begitu. Tapi tak berarti akan dikelola Kemensetneg selamanya," kata Mensesneg Pratikno dalam keterangan video, Kamis (8/4/2021).

Nantinya, dijelaskan Pratikno, TMII akan dikelola oleh lembaga profesional yang dapat memberikan kontribusi kepada keuangan negara.

"Arahnya ini akan meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMII ini," tambahnya.

Pemerintah memutuskan mengambil alih TMII karena tempat rekreasi itu terus merugi dan menunggak pajak.

Baca juga: Mudik Lebaran Resmi Dilarang, Kecuali bagi Orang-orang Ini...

Hal itu terungkap lewal audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dilaporkan Kompas.id, BPK lantas merekomendasikan agar pengelolaan TMII lebih baik dilakukan oleh Kemsetneg berdasarkan temuan mereka pada Januari 2021.

Sementara itu, Kepala Humas TMII Adi Widodo menyampaikan bahwa tempat wisata kebudayaan itu tetap beroperasi seperti biasa selama proses pengambil alihan oleh negara.

"Kami tetap beroperasional seperti biasa, sampai pengelola yang baru dibentuk, TMII akan beroperasi seperti biasa," kata Adi, Kamis.

"Masyarakat yang berkunjung silakan. Enggak ada perubahan apa-apa," sambungnya.

Sebagai informasi, TMII dibangun atas ide dari Tien Soeharto pada 1970-an.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 yang ditandatangani Presiden Soharto, TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita kendati juga menekankan bahwa tempat rekreasi itu milik negara.

(Reporter: Nirmala Maulana Achmad, Tatang Guritno / Editor: Sandro Gatra, Bayu Galih)