Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Tugu Sepeda Rp 800 Juta, Anggota DPRD: Seharusnya Dikembalikan untuk Rakyat

Kompas.com - 09/04/2021, 18:55 WIB
Rosiana Haryanti,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak menuturkan, anggaran pembangunan Tugu Sepeda seharusnya dikembalikan kepada rakyat.

Kendati anggaran pembangunan tugu disebut berasal dari pihak ketiga, namun Gilbert menyebut jika dana tersebut tidak bisa digunakan seenaknya.

"Kalaupun itu dana CSR, tapi itu milik DKI, bukan milik pribadi gubernur yang penggunaannya seenaknya. Seharusnya CSR itu dikembalikan kepada rakyat. Itu fungsi CSR, bukan untuk sesuatu yg terkesan kesenangan pribadi," tutur Gilbert kepada Kompas.com, Jumat (9/4/2021).

Anggota Komisi B ini berpendapat, tugu yang dibangun seharusnya merupakan monumen bagi sosok yang berkorban dan berjasa atau untuk memperingati peristiwa legendaris.

Baca juga: Tugu Sepeda Rp 800 Juta Dibangun untuk Mempercantik Jakarta, Mendukung Pesepeda dan Pelaku Seni

"Yang kita persoalkan kenapa tugu di jalan utama, di Ibu Kota, dari sesuatu yang tidak ikut membela negara, berjuang utk kemerdekaan, patriotik, legendaris," ucap Gilbert.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, anggaran pembangunan Tugu Sepeda sebesar Rp 800 juta berasal dari pihak ketiga.

Baca juga: Kritik Pesepeda soal Tugu Sepeda di Sudirman: Rp 800 Juta Bisa Buat Jalur Berapa Meter Itu?

"Tugu sepeda ini dapat anggaran dari pihak swasta, pihak ketiga. Kemudian kedua, nilainya kurang lebih Rp 28 miliar termasuk tugunya yang Rp 800 juta. Termasuk pembangunan 11 koridor sepeda yang dibangun secara permanen di Sudirman," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Riza menjelaskan, pembangunan tugu dilakukan guna memberi kesempatan bagi pelaku seni untuk berkreasi. Selain itu, tugu ini juga berfungsi untuk mempercantik Ibu Kota.

Baca juga: Kritik Pesepeda soal Tugu Sepeda di Sudirman: Rp 800 Juta Bisa Buat Jalur Berapa Meter Itu?

Dia menambahkan, pembangunan jalur ini merupakan bentuk keberpihakan Pemprov DKI Jakarta kepada pengguna jalan, khususnya pesepeda.

Adanya pembangunan jalur ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan sepeda, baik sebagai sarana olahraga maupun rekreasi.

Bahkan ke depan, Riza juga berharap, sepeda bisa menjadi salah satu alat transportasi di Jakarta.

"Ini bagian integrasi pelayanan transportasi publik di Jakarta," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com