Gelar Demo Hari Ini, Buruh Mulai Berorasi di Kawasan Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah buruh dari beberapa serikat pekerja melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya tepatnya di depan pintu Monas pada Senin (12/4/2021).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pada pukul 10.40 WIB, puluhan buruh yang mengenakan pakaian berwarna merah hitam berdiri membentangkan spanduk berisi tuntutan dari aksi demo mereka.

Terlihat pula sejumlah petugas keamanan berjaga-jaga di sekitar aksi.

Baca juga: Polda Metro Turunkan 350 Personel Amankan Demo Buruh Hari Ini di Jakarta

Seorang pria berdiri di atas mobil komando sambil mengarahkan seluruh peserta aksi.

"Mohon keikhlasan hati kawan-kawan kita kepanasan bersama-sama bahwa sistem yang dibangun sangat menyengsarakan kita. Hidup buruh!" ucapnya.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ramidi menjelaskan, aksi demonstrasi mereka bertujuan untuk mengingatkan Mahkamah Konstitusi soal judicial review Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Mereka mendesak MK agar tidak lagi memberi waktu kepada pemerintah dalam merespons tuntutan para pekerja terkait hal tersebut.

Baca juga: Demo Buruh Hari Ini, Berikut Isi Empat Tuntutannya

"Maka kami ingin mengingatkan yang terhormat, yang termulia, Mahkamah Konstitusi untuk di persidangan selanjutnya tidak memberikan waktu kepada pemerintah maupun DPR untuk memberikan pandangannya ini," kata Ramidi saat diwawancarai di lokasi.

"Menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sejatinya tidak serius dalam konteks mencermati keinginan usulan-usulan ataupun permintaan dari teman-teman pekerja yang kita menganggap bahwa Undang-Undang Cipta kerja ini tidak sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan," lanjutnya.

Baca juga: Serikat Buruh di Tangsel Tak Ikut Demo di Depan Gedung MK

Adapun pada demonstrasi hari ini terdapat sejumlah tuntutan yang akan disampaikan para buruh. Salah satunya adalah meminta pemerintah menetapkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh.

Selain itu, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya untuk klaster ketenagakerjaan.

Buruh juga meminta agar pemerintah kembali memberlakukan upah minimum sektoral kabupaten/kota di 2021. Terakhir adalah mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.