Protes Nilai Ganti Rugi Tanah-Bangunan, Sejumlah Warga Cilenggang Demo di Proyek Tol Serpong-Balaraja

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sejumlah warga Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, menyampaikan protes di area proyek pembangunan Tol Serpong-Balaraja, Senin (12/4/2021).

Mereka menilai uang ganti rugi rumah dan tanah mereka yang terkena proyek Tol Serpong-Balaraja terlalu rendah.

Baca juga: Anggaran Pembangunan Tol Serpong-Balaraja Rp 6 Triliun

Koordinator Masyarakat Cilenggang Masfur Sigit menjelaskan, aksi tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi berkait dengan rendahnya biaya ganti rugi rumah dan tanah yang tergusur proyek tersebut.

"Yang dituntut oleh masyarakat Cilenggang adalah penilaian harga ganti kerugian yang lebih layak dan menyejahterakan. Kenapa? Karena lokasi kami sangat strategis," ujar Masfur kepada Kompas.com, Senin (12/4/2021).

Menurut Masfur, tidak semua masyarakat setuju dan langsung menerima biaya ganti rugi yang berkisar Rp 4 juta-Rp 7 Juta per meter persegi.

Baca juga: Tol Serpong-Cinere Dikira Sudah Tersambung ke Cijago, Akses GT Pamulang Padat

Dari total 130 bangunan terdampak proyek Tol Serpong-Balaraja, terdapat pemilik 26 bangunan di antaranya yang masih bertahan dan menuntut peningkatan harga ganti rugi rumah dan tanah.

"Sebetulnya semuanya enggak sesuai harganya. Ada 130 objek, cuma dalam perjalanannya karena butuh uang dan sebagainya, banyak yang terpaksa menerima," kata Masfur.

"Sehingga yang bertahan itu tinggal 26 bidang, itu yang kami perjuangkan," sambungnya.

Pantauan Kompas.com di lokasi, puluhan warga yang melakukan aksi protes membawa poster berisi tuntutan sudah membubarkan diri.

Baca juga: Jokowi: Tol Serpong-Pamulang dan Cengkareng-Kunciran Akan Urai Kemacetan Jakarta

Petugas kepolisian dan TNI yang berjaga juga sudah meninggalkan lokasi proyek Tol Serpong-Balaraja.

Masfur pun berharap tuntutan kenaikan harga ganti rugi yang disampaikan warga bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang.

"Sebetulnya masyarakat ini tidak ada yang anti pembangunan. Di sini semuanya mendukung pembangunan, mendukung proyek pembangunan, tapi masak iya kami hanya dihargai Rp 4 juta per meter persegi, paling tinggi 7 juta," pungkasnya.