Kompas.com - 12/04/2021, 15:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi denda kepada perusahaan atau pengusaha yang telat membayarkan tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ramidi menyebutkan, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan aturan yang sama terkait sanksi pada 2020. Namun, dia menilai aturan itu tidak berjalan dengan semestinya.

"Tunjukkan kepada kami para pekerja buruh kalau warning itu akan efektif karena buktinya tahun 2020 mungkin ratusan perusahaan melanggar ketentuan itu tapi enggak diapa-apain," tutur Ramidi, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Ini Denda dan Sanksi bagi Perusahaan yang Telat Bayar THR 2021

"Maka tunjukkan kepada kami. Tahun 2020 pun diterapkan seperti itu, tapi mana hasilnya?" lanjutnya.

Adapun Ramidi beserta puluhan buruh lainnya telah menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Senin siang.

Mereka mengungkapkan beberapa tuntutan, salah satunya menolak pembayaran THR dicicil.

"Teman-teman buruh setiap Lebaran itu hanya THR yang diandalkan, setiap tahun kami harapannya hanya THR, masak mau dicicil juga," ucap Ramidi.

Baca juga: Demo Buruh Hari Ini, Berikut Isi Empat Tuntutannya

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan memberikan sanksi denda kepada perusahaan atau pengusaha yang telat membayarkan THR 2021 secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

“Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,” ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual, Senin.

Baca juga: 103 Perusahaan Masih Menunggak THR 2020

Sanksi administratif itu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Megapolitan
Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Megapolitan
Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Megapolitan
Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Megapolitan
Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Megapolitan
Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Megapolitan
Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Megapolitan
Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Megapolitan
Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Megapolitan
Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Megapolitan
Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Megapolitan
Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan 'Pelat Dewa' yang Langgar Lalu Lintas

Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan "Pelat Dewa" yang Langgar Lalu Lintas

Megapolitan
Polda Metro Pastikan Tidak Ada Posko Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2022

Polda Metro Pastikan Tidak Ada Posko Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2022

Megapolitan
Nongkrong Dekat Rumah, Siswa SMP di Tambora Dibacok pada Punggungnya

Nongkrong Dekat Rumah, Siswa SMP di Tambora Dibacok pada Punggungnya

Megapolitan
Hadiri Peresmian Gedung Ormas Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Kemeja Loreng Oranye

Hadiri Peresmian Gedung Ormas Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Kemeja Loreng Oranye

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.