Kompas.com - 12/04/2021, 15:22 WIB
Aksi demonstrasi buruh di depan Gedung Mahkama Konstitusi pada Senin (12/4/2021) menyebabkan lalu lintas di sekitar Bundaran Patung Kuda menjadi tersendat. KOMPAS.COM/ IRA GITAAksi demonstrasi buruh di depan Gedung Mahkama Konstitusi pada Senin (12/4/2021) menyebabkan lalu lintas di sekitar Bundaran Patung Kuda menjadi tersendat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi denda kepada perusahaan atau pengusaha yang telat membayarkan tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ramidi menyebutkan, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan aturan yang sama terkait sanksi pada 2020. Namun, dia menilai aturan itu tidak berjalan dengan semestinya.

"Tunjukkan kepada kami para pekerja buruh kalau warning itu akan efektif karena buktinya tahun 2020 mungkin ratusan perusahaan melanggar ketentuan itu tapi enggak diapa-apain," tutur Ramidi, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Ini Denda dan Sanksi bagi Perusahaan yang Telat Bayar THR 2021

"Maka tunjukkan kepada kami. Tahun 2020 pun diterapkan seperti itu, tapi mana hasilnya?" lanjutnya.

Adapun Ramidi beserta puluhan buruh lainnya telah menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Senin siang.

Mereka mengungkapkan beberapa tuntutan, salah satunya menolak pembayaran THR dicicil.

"Teman-teman buruh setiap Lebaran itu hanya THR yang diandalkan, setiap tahun kami harapannya hanya THR, masak mau dicicil juga," ucap Ramidi.

Baca juga: Demo Buruh Hari Ini, Berikut Isi Empat Tuntutannya

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan memberikan sanksi denda kepada perusahaan atau pengusaha yang telat membayarkan THR 2021 secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

“Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,” ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual, Senin.

Baca juga: 103 Perusahaan Masih Menunggak THR 2020

Sanksi administratif itu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha,” kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Megapolitan
Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Megapolitan
Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Megapolitan
Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Megapolitan
Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Megapolitan
Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Megapolitan
Wisata Air Putri Duyung di Depok Disambangi Satpol PP karena Pengunjung Membludak

Wisata Air Putri Duyung di Depok Disambangi Satpol PP karena Pengunjung Membludak

Megapolitan
Penyekatan dan Screening Pemudik Diperpanjang, Ini 12 Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

Penyekatan dan Screening Pemudik Diperpanjang, Ini 12 Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

Megapolitan
SIKM Jakarta Hanya Berlaku Sampai 17 Mei, Warga Tetap Wajib Bawa Surat Negatif Covid-19

SIKM Jakarta Hanya Berlaku Sampai 17 Mei, Warga Tetap Wajib Bawa Surat Negatif Covid-19

Megapolitan
Ragunan Tutup, Pengunjung yang Terlanjur Datang Pilih Liburan di Mal

Ragunan Tutup, Pengunjung yang Terlanjur Datang Pilih Liburan di Mal

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, Pemkot Jakarta Timur Sediakan Swab Test Antigen Gratis

Arus Balik Lebaran, Pemkot Jakarta Timur Sediakan Swab Test Antigen Gratis

Megapolitan
Perampok di Bekasi Perkosa Gadis yang Sedang Main Tiktok, Ancam Bunuh jika Teriak

Perampok di Bekasi Perkosa Gadis yang Sedang Main Tiktok, Ancam Bunuh jika Teriak

Megapolitan
Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X