Kompas.com - 12/04/2021, 16:08 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, pengusaha di Jakarta mendukung dan mematuhi keputusan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021.

"Pada dasarnya kami, dunia usaha yang tergabung dalam Kadin akan mematuhi apa yang menjadi imbauan dari pemerintah. Dan kami sepenuhnya menyadari bahwa THR merupakan salah satu kewajiban kami kepada pekerja," ucap Diana kepada Kompas.com, Senin (12/4/2021).

Kendati demikian, dia mengimbau perusahaan mengajak karyawan berunding apabila tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan THR, dengan memaksimalkan fungsi bipartit.

Baca juga: Disnakertrans DKI: Serikat Pekerja Minta THR Dibayar Penuh, Pengusaha seperti Tahun Lalu

Sebab, menurut Diana, operasionalisasi perusahaan masih belum berjalan secara penuh. Selain itu, pandemi Covid-19 merupakan kondisi force majeur yang tidak dapat diprediksi.

"Kepada para pengusaha saya berharap dapat memaksimalkan fungsi bipartit di dalam perusahaan, apabila dirasa ada kesulitan keuangan di perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban kepada pekerja," kata Diana.

Dia berharap, para pekerja juga tidak memaksakan pembayaran THR secara penuh, apabila perusahaan memang tidak dalam kondisi baik.

"Saya berharap kondisi ini dapat kita maklumi bersama," tutur Diana.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil.

Baca juga: Ini Denda dan Sanksi bagi Perusahaan yang Telat Bayar THR 2021

Ida mengatakan, hal ini mengingat sejak pandemi Covid-19 pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19.

Ida menjelaskan, dalam keputusan yang diambil, Kemenaker telah melakukan diskusi dengan lembaga kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang instens dengan pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh untuk menjalin kesepahaman dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021.

Kebijakan ini berbeda dengan tahun lalu. Pada 2020, Kemennaker menerbitkan SE Menaker Nomor 6 tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pertimbangannnya saat itu adalah kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau buruh atas pemenuhan pembayaran THR.

Ida mengatakan, saat ini pemerintah melakukan banyak hal. Roda perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan ekonomi nasional sudah mulai membaik kembali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Kasus Pelecehan Seksual dengan Korban di Bawah Umur di Bekasi, Pelaku dari Anak Anggota DPRD, Maling, hingga Guru

3 Kasus Pelecehan Seksual dengan Korban di Bawah Umur di Bekasi, Pelaku dari Anak Anggota DPRD, Maling, hingga Guru

Megapolitan
Pengakuan ART yang Aniaya Majikan: Stres Sering Dimarahi, Beban Kerja Berat

Pengakuan ART yang Aniaya Majikan: Stres Sering Dimarahi, Beban Kerja Berat

Megapolitan
Mobil Range Rover Hangus Terbakar di Pulogadung

Mobil Range Rover Hangus Terbakar di Pulogadung

Megapolitan
Sistem Satu Arah Diberlakukan di Kawasan Pulogebang

Sistem Satu Arah Diberlakukan di Kawasan Pulogebang

Megapolitan
Fakta ART Aniaya Majikan di Cengkareng, Korban yang Seorang Lansia Dipukul, Dicakar hingga Ditendang

Fakta ART Aniaya Majikan di Cengkareng, Korban yang Seorang Lansia Dipukul, Dicakar hingga Ditendang

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Transjakarta di Ciputat

Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Transjakarta di Ciputat

Megapolitan
8 Keluarga Positif Covid-19, Satu RT di Ciracas Terapkan 'Mini Lockdown'

8 Keluarga Positif Covid-19, Satu RT di Ciracas Terapkan "Mini Lockdown"

Megapolitan
Besok, Polisi Akan Sampaikan Perkembangan Kasus Narkoba Anak Pedangdut Rita Sugiarto

Besok, Polisi Akan Sampaikan Perkembangan Kasus Narkoba Anak Pedangdut Rita Sugiarto

Megapolitan
Khawatir Longsor Susulan, Korban Berharap Tebing di Tangsel Diberi Turap

Khawatir Longsor Susulan, Korban Berharap Tebing di Tangsel Diberi Turap

Megapolitan
241 ASN DKI Jakarta Absen Tanpa Keterangan di Hari Pertama Masuk Pasca Libur Lebaran 2021

241 ASN DKI Jakarta Absen Tanpa Keterangan di Hari Pertama Masuk Pasca Libur Lebaran 2021

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, Bandara Soekarno-Hatta Mulai Dipadati Penumpang Pesawat

Larangan Mudik Berakhir, Bandara Soekarno-Hatta Mulai Dipadati Penumpang Pesawat

Megapolitan
Pelaku Belum Diperiksa, Ayah Korban Pencabulan Anak Anggota DPRD Bekasi Pertanyakan Keseriusan Polisi

Pelaku Belum Diperiksa, Ayah Korban Pencabulan Anak Anggota DPRD Bekasi Pertanyakan Keseriusan Polisi

Megapolitan
Kejari Depok: Dugaan Korupsi Damkar Dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus

Kejari Depok: Dugaan Korupsi Damkar Dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, 200 Penumpang Berangkat dari Terminal Poris Plawad ke Kampung Halaman

Larangan Mudik Berakhir, 200 Penumpang Berangkat dari Terminal Poris Plawad ke Kampung Halaman

Megapolitan
Tanah Longsor Timpa 2 Rumah di Keranggan, Tangsel

Tanah Longsor Timpa 2 Rumah di Keranggan, Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X