Kompas.com - 12/04/2021, 20:39 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Barat membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Rabu (2/5/2018). RIMA WAHYUNINGRUMPengadilan Negeri Jakarta Barat membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Rabu (2/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena melanggar kode etik.

Hal tersebut tertulis dalam dokumen Hukuman Disiplin Bulan Maret 2021 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersedia di situs resmi Bawas MA https://bawas.mahkamahagung.go.id/.

Dalam dokumen itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berinisial S, dinyatakan menerima sanksi ringan.

"Hukuman disiplin yang dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis," bunyi dokumen yang diunggah pada 6 April 2021 tersebut.

Baca juga: UU MK Direvisi, Mengatur Syarat Usia hingga Penegakan Kode Etik Hakim

Dinyatakan bahwa S yang dulunya merupakan Ketua Pengadilan Negeri Batam melanggar SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial no. 047/KMA/SK/IV/2009 - No. 02/SKB/P.KY/IV/2009, tepatnya huruf C angka 10. Aturan tersebut mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Adapun, bunyi dari huruf C angka 10 dalam peraturan tersebut adalah: Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, dokumen tersebut tak menjelaskan kasus apa yang memicu dijatuhkannya sanksi itu.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Eko Ariyanto mengaku belum mengonfirmasi hal itu ke Bawas MA.

"Belum saya konfirmasi dengan Bawas," kata Eko kepada Kompas.com, Senin.

Eko menyatakan, dia akan terlebih dahulu mengonfirmasi hal tersebut kepada badan pengawas sebelum memberikan pernyataan lebih jauh terkait hal itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang Konsisten Digunakan untuk Tindak Pidana Narkoba

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang Konsisten Digunakan untuk Tindak Pidana Narkoba

Megapolitan
Ancol Sediakan Kantong Parkir untuk Pengunjung dengan Pelat Kendaraan Tak Sesuai Ganjil Genap

Ancol Sediakan Kantong Parkir untuk Pengunjung dengan Pelat Kendaraan Tak Sesuai Ganjil Genap

Megapolitan
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Jumlah Pengunjung Meningkat

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Jumlah Pengunjung Meningkat

Megapolitan
Tak Sejalan dengan Dishub DKI, Polisi Tetapkan Motor Kena Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Tak Sejalan dengan Dishub DKI, Polisi Tetapkan Motor Kena Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Boleh Masuk Ancol, Anak-anak Asyik Bermain Pasir dan Berlarian di Kawasan Pantai

Boleh Masuk Ancol, Anak-anak Asyik Bermain Pasir dan Berlarian di Kawasan Pantai

Megapolitan
Pemkot Belum Setor Naskah Akademik, Perda Kota Religius Depok Terancam Ditunda Pembahasannya

Pemkot Belum Setor Naskah Akademik, Perda Kota Religius Depok Terancam Ditunda Pembahasannya

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Pengunjung Capai 4.901 Orang

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Pengunjung Capai 4.901 Orang

Megapolitan
Tak Sesuai Aturan Dishub, Motor Juga Kena Ganjil Genap di Kawasan Ancol

Tak Sesuai Aturan Dishub, Motor Juga Kena Ganjil Genap di Kawasan Ancol

Megapolitan
Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Megapolitan
Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Megapolitan
Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Megapolitan
Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Megapolitan
Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Megapolitan
Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.