Kompas.com - 12/04/2021, 21:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta tengah mempercepat penyelesaian revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah menimbulkan penyesuaian pada banyak peraturan mengenai pelayanan, termasuk pada Perda RDTR-PZ.

Hal itu membuat pemerintah daerah harus segera menyesuaikan perda tersebut dengan ketentuan yang ada.

"Ini kemudian menimbulkan banyak penyesuaian terhadap peraturaan, semua peraturan dengan layanan itu dilakukan evaluasi," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Perda Tata Ruang Bisa untuk 50 Tahun
Jika revisi RDTR-PZ tidak segera diselesaikan, akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

"Kami harus segera melakukan evaluasi atau menyusun kembali peraturan-peraturan yang sudah dibuat, kemudian kami lakukan penyesuaian dengan yang baru. Inilah yang sangat mendesak," kata Heru.

Dia menambahkan, jika revisi ini tidak segera dirampungkan, DKI Jakarta dianggap tidak memiliki aturan mengenai RDTR. Jika hal ini terjadi, pemerintah pusat bisa mengambil alih dengan mengeluarkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam proses perizinan, sesuai yang diamanatkan dalam UUCK.

Selain UUCK, Heru mengatakan, revisi Perda RDTR-PZ juga berpedoman pada dua aturan lain. Nantinya, RDTR Provinsi DKI Jakarta akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) guna memudahkan investasi.

Peraturan pertama adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Aturan lainnya yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

"Sistem tadi menurut Permen 14 Tahun 2020 berkaitan dengan basis data itu kan sesuatu hal yang harus kami ikuti. Nah ini yang di dalam prosesnya itu tidak seperti membalik tangan," kata Heru.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Tak Akan Lagi Sanksi Warga yang Tidak Pakai Masker

Pemkot Tangsel Tak Akan Lagi Sanksi Warga yang Tidak Pakai Masker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah | 8 Polwan Dilantik sebagai Kapolsek di Wilayah Polda Metro Jaya

[POPULER JABODETABEK] KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah | 8 Polwan Dilantik sebagai Kapolsek di Wilayah Polda Metro Jaya

Megapolitan
PPKM Level 1 Tangsel, Pemkot Imbau Warga Tetap Pakai Masker: Ini 'Habit' Baru yang Baik

PPKM Level 1 Tangsel, Pemkot Imbau Warga Tetap Pakai Masker: Ini "Habit" Baru yang Baik

Megapolitan
Komisaris Ancol Undang Giring PSI Tonton Formula E: Tapi Tak Ada Tempat untuk Dia Angon Kambing

Komisaris Ancol Undang Giring PSI Tonton Formula E: Tapi Tak Ada Tempat untuk Dia Angon Kambing

Megapolitan
Dibangun Jakpro, Sirkuit Formula E Akan Jadi Aset Ancol

Dibangun Jakpro, Sirkuit Formula E Akan Jadi Aset Ancol

Megapolitan
Jadwal Formula E Jakarta: Kualifikasi dan Balapan Digelar di Hari yang Sama, Dimeriahkan Konser Musik

Jadwal Formula E Jakarta: Kualifikasi dan Balapan Digelar di Hari yang Sama, Dimeriahkan Konser Musik

Megapolitan
UPDATE 24 Mei: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 56 Pasien Dirawat

UPDATE 24 Mei: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 56 Pasien Dirawat

Megapolitan
Saat Kolonel Priyanto Mengaku Tak Punya Niat Membunuh dan Disebut Tidur Saat Anggotanya Tabrak Handi-Salsabila...

Saat Kolonel Priyanto Mengaku Tak Punya Niat Membunuh dan Disebut Tidur Saat Anggotanya Tabrak Handi-Salsabila...

Megapolitan
Ribetnya Jual Minyak Goreng Curah Subsidi, Pakai Syarat KTP tapi Untung Hanya Rp 500

Ribetnya Jual Minyak Goreng Curah Subsidi, Pakai Syarat KTP tapi Untung Hanya Rp 500

Megapolitan
Pemimpinnya Ditangkap, 12 Anggota Geng Motor yang Konvoi Bawa Sajam di Johar Baru Diburu Polisi

Pemimpinnya Ditangkap, 12 Anggota Geng Motor yang Konvoi Bawa Sajam di Johar Baru Diburu Polisi

Megapolitan
Prediksi BMKG: Mayoritas Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Petir-Angin Kencang Siang hingga Jelang Malam

Prediksi BMKG: Mayoritas Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Petir-Angin Kencang Siang hingga Jelang Malam

Megapolitan
Scientia Square Park: Harga Tiket, Jam Operasional, dan Wahananya

Scientia Square Park: Harga Tiket, Jam Operasional, dan Wahananya

Megapolitan
Daftar Travel Bandung-Jakarta 2022 dan Tarifnya

Daftar Travel Bandung-Jakarta 2022 dan Tarifnya

Megapolitan
Biaya Pembuatan SKCK 2022

Biaya Pembuatan SKCK 2022

Megapolitan
Cara Visum Gratis bagi Korban Kekerasan di Jakarta

Cara Visum Gratis bagi Korban Kekerasan di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.