Fakta Eks Kantor Menlu Dijual, Harga Capai Rp 400 M dan Alasan Ahli Waris Melego

Kompas.com - 14/04/2021, 08:31 WIB
Kantor Kemenlu pertama di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (13/4/2021). Bangunan ini ternyata milik pribadi keluarga Menlu pertama RI Achmad Soebardjo yang kini akan dijual KOMPAS.com/IhsanuddinKantor Kemenlu pertama di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (13/4/2021). Bangunan ini ternyata milik pribadi keluarga Menlu pertama RI Achmad Soebardjo yang kini akan dijual
Penulis Ihsanuddin
|

Menurut Chandrian, bangunan itu masuk daftar kaji untuk jadi cagar budaya karena memiliki nilai historis. Proses pengkajian ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu, jauh sebelum adanya pemberitaan bahwa rumah itu dijual oleh ahli waris.

Chandrian pun menegaskan, selama proses pengkajian itu, maka bangunan tersebut harus diperlakukan layaknya cagar budaya.

"Selama proses bangunan tersebut statusnya obyek diduga cagar budaya (ODCB), perlakuannya sama dengan cagar budaya," kata dia.

Perlakuan terhadap objek cagar budaya sudah diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa objek cagar budaya bisa diperjualbelikan.

"Namun syaratnya pemilik yang baru tetap menjaga kelestarian bangunan," kata Chandrian.

Diusulkan dibeli negara

Sementara itu, Anggota TACB DKI Jakarta Bambang Eryudhawan meminta pemerintah membeli dan melestarikan bangunan bersejarah milik Achmad Soebardjo itu.

"Rumah ini sangat bersejarah, Achmad Soebardjo itu pahlawan nasional, selain mantan Menlu pertama, dia juga tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia selain Bung Karno dan Bung Hatta," kata Yudha.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Yudha, rumah yang dijual oleh ahli waris Achmad Soebardjo itu harus dibeli pemerintah sebagai upaya dalam menjaga bangunan bersejarah.

Hal itu penting mengingat banyak sekali peninggalan sejarah yang saat ini justru hilang.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga bangunan tersebut dengan cara menetapkannya sebagai cagar budaya.

Baca juga: Ketika Achmad Soebardjo Memilih Tidur Saat Teks Proklamasi yang Ia Rancang Dibacakan

"Jadi bisa diproteksi lewat Undang-Undang (UU) Cagar Budaya, tapi ya pemerintah harus beli dulu bangunan itu," ujarnya.

Yudha mencontohkan, sejumlah rumah bersejarah lainnya yang telah dibeli oleh pemerintah, yakni rumah MT Hartono di Jakarta dan rumah Jenderal Sutoyo di Sumenep.

Menurut dia, jika dibeli pemerintah, rumah Achmad Soebardjo dapat menjadi bangunan yang bisa dialihfungsikan. Misalnya menjadi pusat studi diplomasi Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumur Resapan Disebut Tak Efektif, Dinas SDA DKI: Kami Bangun Standar Kementerian PUPR

Sumur Resapan Disebut Tak Efektif, Dinas SDA DKI: Kami Bangun Standar Kementerian PUPR

Megapolitan
Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Megapolitan
Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Megapolitan
Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Megapolitan
Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Megapolitan
Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Megapolitan
Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Megapolitan
Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Megapolitan
Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Megapolitan
Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC, Sopir Hilang Kendali akibat Dongkrak Timpa Pedal Gas

Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC, Sopir Hilang Kendali akibat Dongkrak Timpa Pedal Gas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.