Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesulitan Minta Data ke Pemprov DKI, Fraksi PSI: Kami Seperti Penagih Utang

Kompas.com - 14/04/2021, 12:58 WIB
Theresia Ruth Simanjuntak

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, mengaku kesulitan saat meminta data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Eneng menjelaskan, pihaknya rutin meminta data ke anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan di setiap rapat DPRD DKI.

Baca juga: Bima Arya: Rizieq Shihab Tolak Sampaikan Hasil Tes PCR

Menurut Eneng, data tersebut diperlukan setiap anggota DPRD DKI untuk memantau dan mengawasi perkembangan semua program yang dijalankan Pemprov DKI.

Dia pun merasa seperti penagih utang dan menilai Pemprov DKI tidak transparan.

"Kita jatuhnya seperti tukang tagih utang. Minta data terus, setiap rapat kami minta data yang benar, data yang valid," ucapnya, Selasa (13/4/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Pemprov DKI, Eneng melanjutkan, pernah mempersiapkan data yang diperlukan.

Akan tetapi, data itu baru diserahkan saat rapat. Sehingga, anggota DPRD DKI tak bisa mempelajarinya terlebih dahulu.

Eneng mengambil contoh rapat terakhir DPRD DKI, yakni bersama Perumda Pembangunan Sarana Jaya baru-baru ini.

Baca juga: Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

"Rapat terakhir dengan Sarana Jaya itu saya tegas ini rapat tidak serius. Rapat pertama Sarana Jaya datang tidak bawa data, kemudian diputuskan rapat ditunda dan kembali dua minggu sesuai waktu yang ditentukan," urai Eneng.

"Tapi next setelah dua minggu, enggak ada data yang diserahkan ke kami," sambungnya.

Menurut Eneng, pola dan sistem kerja Pemprov DKI yang tidak transparan sudah berlangsung sejak Anies menjadi Gubernur DKI.

Dia pun meminta agar jajaran Anies bersedia bekerja sama dengan anggota DPRD DKI.

"Saya dari pertama sudah merasa seperti itu, walaupun ada beberapa yang bisa diajak kerja sama, tapi kan lebih baik kalau itu menjadi kebiasaan," kata Eneng.

Bila transparansi dan keterbukaan bisa menjadi kebiasaan, maka fungsi pengawasan DPRD dapat optimal.

"Kami enggak perlu jadi debt collector. Karena itu kan kesadaran, kalau mau rapat berkualitas ya suguhkan data yang berkualitas juga," pungkasnya.

Baca juga: Perpanjang SIM Online Lewat Ponsel, Apa Tetap Perlu Tes?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com