Kompas.com - 15/04/2021, 22:29 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam acara webinar Balkoters Talk, Kamis (25/3/2021) Dok Balkoters TalkWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam acara webinar Balkoters Talk, Kamis (25/3/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, lebih bayar harga pengadaan alat transportasi pemadam kebakaran oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta akan dikembalikan pihak swasta ke kas negara dalam waktu dekat.

"Yang mengembalikan itu pihak dari swasta, enggak ada hubungannya dengan pemprov," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Total nilai lebih bayar yang harus dibayarkan sejumlah Rp 6,52 miliar. Menurut Riza, kelebihan harga tersebut sudah mulai dibayarkan dan hanya menyisakan sekitar Rp 1 miliar.

Baca juga: Dicicil, Pengembalian Uang Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar Pemprov DKI

"Kelebihan bayar itu sudah dibayarkan, di situ pengertian kelebihan bayar itu sudah dibayarkan yang Rp 6,5 (miliar) itu, keruangan tinggal Rp 1 miliar lebih saja. Itu akan dibayarkan dalam waktu dekat ini oleh pihak swasta, bukan kami," kata dia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah mengungkap selisih harga pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2019 yang dinilai bermasalah dari sisi harga kontrak.

Dilansir dari Buku I Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang diterbitkan BPK, terdapat perbedaan harga riil dan nilai kontrak pengadaan yang cukup besar dengan nilai total Rp 6,5 miliar.

Pengadaan paket pekerjaan unit submersible diketahui memiliki harga riil Rp 9,03 miliar, sedangkan nilai kontrak senilai Rp 9,79 miliar. Sedangkan paket pekerjaan unit quick response harga riilnya Rp 36,2 miliar, sedangkan nilai kontrak yang dibayar Pemda DKI Rp 39,68 miliar.

Untuk Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Masal harga riil Rp 7,01 miliar, sedangkan nilai kontrak yang dibayarkan Rp 7,86 miliar. Untuk unit pengurai material kebakaran harga riil Rp 32,05 miliar, sedangkan nilai kontrak mencapai Rp 33,49 miliar.

Total selisih harga yang dibayar Pemprov DKI dengan harga riil yang diungkapkan BPK mencapai Rp 6,52 miliar.

Baca juga: Inspektorat DKI Telah Diminta untuk Periksa Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar

Selisih harga tersebut dinilai akan menimbulkan kerugian negara jika tidak dikembalikan.

BPK kemudian memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menginstruksikan kepada pejabat pemegang keuangan untuk lebih cermat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.

BPK meminta uang lebih bayar senilai Rp 6,52 miliar dikembalikan ke kas daerah dan diminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Megapolitan
UPDATE: Tambah 16 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 16 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Jakarta Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus dari Klaster Mudik Lebaran

Jakarta Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus dari Klaster Mudik Lebaran

Megapolitan
Sepanjang 2021, Anies dan Riza Patria Sudah 4 Kali Beda Pandangan

Sepanjang 2021, Anies dan Riza Patria Sudah 4 Kali Beda Pandangan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Fakta dan Kronologi Maling Sadis di Bekasi | Syarat Perjalanan Keluar-Masuk Jakarta 18-24 Mei 2021

[POPULER JABODETABEK] Fakta dan Kronologi Maling Sadis di Bekasi | Syarat Perjalanan Keluar-Masuk Jakarta 18-24 Mei 2021

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Tidak Pernah Melarang Warga Masuk Jakarta

Anies: Pemprov DKI Tidak Pernah Melarang Warga Masuk Jakarta

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Kabupaten Bekasi, 214 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Kabupaten Bekasi, 214 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 81 Kasus di Depok, 1.011 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 81 Kasus di Depok, 1.011 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Anies Kembali Perpanjang PPKM hingga 31 Mei

Anies Kembali Perpanjang PPKM hingga 31 Mei

Megapolitan
Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Megapolitan
Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Megapolitan
Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Megapolitan
Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Megapolitan
Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Megapolitan
5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X