"Kami belum bisa hitung (potensi kerugian negara) karena kan belum sampai tahap situ. Tapi memang menggunakan anggaran dinas damkar, anggaran tahun 2018," lanjutnya.
Penelusuran Kompas.com pada lewat situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pagu anggaran pengadaan dengan item bernama "Belanja Sepatu PDL Pemadam Kebakaran" itu mencapai Rp 199,75 juta, sebanyak 235 pasang.
Itu berarti, harga setiap pasang sepatu itu mencapai sekitar Rp 850.000.
Sandi mempertanyakan mutu sepatu yang kini diserahkan ke kejaksaan sebagai barang bukti itu, lantaran tak seperti sepatu-sepatu PDL pada lazimnya, sepatu itu disebut tak dilengkapi besi pengaman.
Sepatu itu telah diserahkan ke Kejari Depok sebagai barang bukti. Sandi juga telah menceritakan bermacam hal yang ia tahu ke kejaksaan, diberi 35 pertanyaan pada Rabu lalu, untuk mempermudah proses pengumpulan data.
Herlangga tak menutup kemungkinan akan memanggil Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Gandara Budiana, terkait dugaan korupsi yang terjadi di dalam tubuh dinas.
"Belum kita lakukan pemanggilan karena memang belum menyentuh yang bersangkutan. Tapi memang nanti akan kami mintai keterangan pada saatnya," ujar Herlangga kemarin.
Ia menyebut, hingga siang kemarin, total sudah 9 orang yang memenuhi panggilan Kejari Depok untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Dua di antaranya adalah mantan sekretaris dinas dan bendahara periode 2018.
"Ini kan merangkai keterangan dari yang sudah kita panggil. Jadi tidak ujug-ujug kita langsung panggil kepala dinas. Kalau memang keterangannya nanti diperlukan, pasti kita panggil," ujar Herlangga.
Di Polres Metro Depok, 3 pejabat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok juga kemarin memenuhi panggilan untuk dimintai klarifikasi.
Dikutip Tribun Jakarta, salah satu pejabat yang hadir ke Polres Metro Depok kemarin ialah Welman Naipospos, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada dinas tersebut. Meski demikian, Welman irit bicara kepada wartawan perihal kedatangannya.
"Saya mewakili Bapak Kapolres Metro Depok, menyampaikan bahwa tadi pagi memang ada 3 pegawai damkar kita klarifikasi keterangan terkait berita yang viral di media," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok, AKBP I Made Bayu Sutha kepada wartawan.
"Yang kami klarifikasi itu insentif dan dana Covid-19," ujarnya.
Kompas.com menghubungi Gandara Budiana sejak Selasa (13/4/2021) untuk meminta klarifikasi, namun belum ditanggapi hingga saat ini.
Wali Kota Depok Mohammad Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono, juga belum merespons permintaan wawancara Kompas.com yang dilayangkan kemarin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.