Akui Larang RS Buka Hasil Tes PCR ke Satgas, Rizieq Shihab: Nanti Diteror Buzzer

JAKARTA, KOMPAS.com - Rizieq Shihab mengakui telah membuat surat pernyataan resmi menolak hasil tes swab PCR-nya dibuka saat dirawat di RS UMMI Bogor pada bulan November 2020 lalu.

Pengakuan itu ia sampaikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan surat pernyataan penolakan itu untuk dikonfirmasikan kepada dokter RS UMMI Bogor, Nerina Mayakartiva

"Jadi tidak boleh ada yang membuka has pemeriksaan saya kecuali dengan izin, izin saya. Kalau izin saya silakan untuk dibuka. Tadi sudah disampaikan oleh dokter Sarbini bahwa saya dilindungi UU Kesehatan, UU Kedokteran. Bahwa saya menjaga (hasil swab)," ujar Rizieq dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (21/4/2021), dikutip Tribun Jakarta.

Baca juga: Rizieq Shihab Tidak Jalani Tes PCR Begitu Tiba di RS Ummi Bogor, Ini Penyebabnya...

Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut mengaku, surat penolakan itu dibuat saat dirinya diminta Satgas Covid-19 Kota Bogor memberikan hasil swab. Rizieq beralasan, ia merahasiakan hasil tes swab PCR itu karena khawatir bakal dipolitisasi oleh sejumlah pihak.

Pasalnya, ketika dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 lalu, banyak kabar bernada negatif soal kondisi dirinya. Hal itu diklaim memperburuk kondisi fisiknya yang sedang dirawat inap.

"Saya tidak mau data-data saya dipolitisir oleh siapa pun. Sebetulnya kalau pihak luar datang baik-baik, saya berikan. Tapi kalau kemudian diteror dengan buzzer, dikatakan Habib Rizieq sudah mampus, kritis, koma. Ini apa?" tuturnya.

Baca juga: Saksi: Rizieq Shihab Pasien Istimewa di RS Ummi Bogor

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa Rizieq Shihab berupaya menghalangi kerja Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor saat dirawat di RS UMMI Bogor.

"Kami tinggu hari Sabtu. Tapi yang saya terima surat Habib Rizieq kepada saya, tetapi disampaikan kepada terbuka. Surat tertulis yang tidak berkenaan untuk menyampaikan hasil swab PCR. Diketik, ditandatangi, saya mendapat fotokopi, ditujukan kepada Wali Kota," kata Bima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, hasil tes itu bukan untuk diumumkan ke publik, melainkan untuk upaya penelusuran kontak langsung dan mencegah penularan Covid-19 meluas.