Kompas.com - 23/04/2021, 17:49 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengusulkan agar pemerintah menutup semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat periode larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Dia mengatakan, cara tersebut efektif untuk mencegah masyarakat yang nekat mudik dalam periode larangan mudik.

"Untuk mengurangi warga yang nekat mudik, pemerintah bisa dengan cara menutup SPBU, kalau bahan bakar kendaraan tidak ada, kan warga tidak bisa ke mana-mana," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Jelang Larangan Mudik, Tidak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Pulo Gebang

Pria yang akrab disapa Pras ini mengatakan, langkah ekstrem tersebut bisa diambil pemerintahan pusat dan daerah.

Namun bukan berarti SPBU ditutup secara menyeluruh. Menurut dia, SPBU bisa tetap dibuka untuk kendaraan-kendaraan tertentu yang mendapat pengecualian seperti yang tertera dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang dikeluarkan Satgas Covid-19.

Beberapa kendaraan tersebut yaitu: Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara; Kendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI/POLRI; Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; Kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah; kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga inti yang akan mendampingi; dan lainnya.

"Jadi SPBU nantinya dijaga petugas. Kendaraan pribadi yang tidak mendapat pengecualian, tidak akan dilayani pengisian bahan bakar kendaraan," kata dia.

Baca juga: 8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

Pras juga menegaskan, larangan mudik yang digadang pemerintah pusat bisa berjalan apabila didukung dengan ketegasan petugas di titik penyekatan.

Konsistensi petugas dalam menegakkan aturan, kata dia, sangat penting agar larangan mudik tersebut bisa berjalan dengan baik.

"Dengan begitu saya harapkan tidak ada lagi istilah negosiasi di jalan. Semua harus tegas dengan sanksi yang telah ditentukan," kata dia.

Dengan adanya ketegasan, Politikus PDIP ini yakin tidak akan ada yang nekat pulang kampung.

"Kalau ada jumlahnya sangat kecil," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Megapolitan
Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Megapolitan
Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Megapolitan
Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Megapolitan
Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Megapolitan
Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Megapolitan
Wisata Air Putri Duyung di Depok Disambangi Satpol PP karena Pengunjung Membludak

Wisata Air Putri Duyung di Depok Disambangi Satpol PP karena Pengunjung Membludak

Megapolitan
Penyekatan dan Screening Pemudik Diperpanjang, Ini 12 Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

Penyekatan dan Screening Pemudik Diperpanjang, Ini 12 Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

Megapolitan
SIKM Jakarta Hanya Berlaku Sampai 17 Mei, Warga Tetap Wajib Bawa Surat Negatif Covid-19

SIKM Jakarta Hanya Berlaku Sampai 17 Mei, Warga Tetap Wajib Bawa Surat Negatif Covid-19

Megapolitan
Ragunan Tutup, Pengunjung yang Terlanjur Datang Pilih Liburan di Mal

Ragunan Tutup, Pengunjung yang Terlanjur Datang Pilih Liburan di Mal

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, Pemkot Jakarta Timur Sediakan Swab Test Antigen Gratis

Arus Balik Lebaran, Pemkot Jakarta Timur Sediakan Swab Test Antigen Gratis

Megapolitan
Perampok di Bekasi Perkosa Gadis yang Sedang Main Tiktok, Ancam Bunuh jika Teriak

Perampok di Bekasi Perkosa Gadis yang Sedang Main Tiktok, Ancam Bunuh jika Teriak

Megapolitan
Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X