Para Lurah di Jakarta Barat Mengaku Belum Dapat Instruksi soal Pembuatan SIKM di Kelurahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lurah di Jakarta Barat mengaku belum mendapatkan instruksi terkait pembuatan surat izin keluar masuk (SIKM) di kelurahan yang merupakan syarat bepergian pada periode larangan mudik Lebaran, 6-17 Mei 2021.

"Terkait hal tersebut, belum ada instruksi dari Gubernur terkait pembuatan SIKM, mungkin menunggu keputusan dari pemerintah pusat," kata Lurah Rawa Buaya Syafwan Busti saat dihubungi, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Wagub DKI: SIKM Kami Berlakukan 6-17 Mei 2021

Hal serupa juga dinyatakan oleh Lurah Meruya Utara Zainuddin.

"Untuk permohonan SIKM dulu di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Sekarang dari Dinas PTSP belum ada instruksi untuk mengeluarkan SIKM," kata Zainuddin.

Salah seorang lurah yang tidak ingin disebutkan namanya juga menyatakan hal yang sama.

Baca juga: Jakarta Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Ia mengaku tidak tahu menahu perihal SIKM dan syarat pembuatannya.

"Belum ada instruksi," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, SIKM tidak diberlakukan pada periode pengetatan perjalanan orang sebelum pelarangan mudik pada 22 April-5 Mei 2021.

Baca juga: Aturan SIKM Selama Masa Larangan Mudik 2021: Lokasi Pengecekan, Masa Berlaku, dll

Namun, SIKM diperlukan bagi warga yang hendak bepergian pada 6-17 Mei 2021.

Syafrin mengatakan, aturan mengenai SIKM di Jakarta merujuk pada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam beleid tersebut, masyarakat yang akan bepergian untuk keperluan mendesak harus menyertakan SIKM.

Baca juga: Begini Cara Dapat SIKM Selama Masa Larangan Mudik 2021

Keperluan mendesak yang dimaksud di antaranya ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia.

Syafrin menjelaskan, bagi pekerja non-formal atau masyarakat umum yang tidak bisa mendapat surat perjalanan dari perusahaan atau instansi pemerintah, mereka bisa mengajukan SIKM di kantor kelurahan domisili atau tempat tinggal.

Ketentuan tersebut berbeda dengan cara mendapatkan SIKM tahun lalu yang harus diurus secara online.