Alarm Peningkatan Kasus Covid-19 dari Perkantoran Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta memberikan sinyal ada peningkatan kasus Covid-19 beberapa hari belakangan.

Sinyal tersebut terlihat dari lonjakan kasus positif Covid-19 dari klaster perkantoran DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang diunggah Pemprov DKI melalui akun resmi Instagram @dkijakarta, pada periode 5-11 April 2021, terdapat 157 kasus Covid-19 dari 78 perkantoran.

Jumlah tersebut meningkat hampir empat kali lipat dalam waktu seminggu terakhir.

Pada periode 12-18 April 2021, Pemprov DKI mencatat 425 kasus dari 177 perkantoran.

Baca juga: Kasus Covid-19 Klaster Perkantoran di DKI Melonjak Sepekan Terakhir

Pemprov DKI menyebutkan, penularan dan penyebaran Covid-19 justru terjadi pada perkantoran yang karyawannya sudah divaksinasi Covid-19.

"Sebagian besar kasus konfirmasi Covid-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19," tulis Pemprov DKI, Sabtu (24/5/2021).

Sinyal abai protokol kesehatan dari kalangan terdidik

Pemprov DKI menyatakan, lonjakan kasus Covid-19 di klaster perkantoran terjadi karena adanya kesalahpahaman bahwa mereka yang sudah disuntik vaksin Covid-19 tidak akan tertular Covid-19.

"Meski sudah mendapat vaksinasi, bukan berarti seseorang akan 100 persen terlindungi dari infeksi Covid-19," kata Pemprov DKI.

Baca juga: Pemprov DKI: Kebanyakan Klaster Perkantoran Terjadi di Kantor yang Karyawannya Sudah Divaksinasi Covid-19

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di klaster perkantoran merupakan sinyal bahwa kalangan terdidik mulai abai terhadap protokol kesehatan.

Dia mengatakan, banyak yang berpikir vaksinasi akan memberikan jaminan orang kebal terhadap Covid-19.

Padahal, hal tersebut keliru.

Dia menilai, orang akan kembali disiplin menerapkan protokol kesehatan setelah terjadi kasus penyebaran dengan risiko fatal.

"Dengan kemungkinan kasus fatal atau kematian walaupun sudah divaksin," kata dia.

Baca juga: Epidemiolog: Klaster Perkantoran di Jakarta Naik karena Kebijakan WFH Tak Diterapkan dengan Baik

Pemprov DKI, lanjut Gilbert, juga seharusnya belajar dari adanya varian mutasi virus corona di India yang kini mungkin sudah masuk ke Jakarta.

Sebab, vaksin yang kini digunakan pemerintah belum tentu bisa melindungi masyarakat dari varian baru virus corona.

Klaster perkantoran karena WFH yang tak disiplin

Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, lonjakan kasus Covid-19 klaster perkantoran di Jakarta naik lantaran kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak diterapkan dengan baik.

Kebijakan WFH 50 persen saat ini mulai diabaikan. Bahkan banyak perkantoran di Jakarta disebut sudah menerapkan bekerja dari kantor atau work from office 100 persen.

Baca juga: Klaster Perkantoran di Jakarta Melonjak, Anggota DPRD: Sinyal Kalangan Terdidik Abai Protokol Kesehatan

Dicky meminta semua pihak, termasuk pemerintah dan swasta, untuk bisa memahami pandemi Covid-19 masih belum terkendali sepenuhnya.

Bukan lantaran sudah divaksinasi, pegawai akhirnya dipaksa untuk bekerja dari kantor.

"Jadi yang namanya WFH itu bukan ketika sudah divaksin bisa masuk semua. Tetap saja WFH ini, terutama untuk pekerjaannya bisa dari rumah, tidak diperlukan kehadiran kantor dan masuk kategori risiko tinggi ya (disarankan untuk) WFH," kata Dicky.

Saran WFH sepenuhnya

Dicky mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya kembali menerapkan kebijakan WFH sepenuhnya.

Kebijakan WFH bisa mengurangi penyebaran Covid-19 melalui klaster perkantoran yang meningkat pesat seminggu terakhir.

"Imbauan saya adalah semua instansi mau itu Jakarta, (kantor) pemda maupun kementerian. Pokoknya (kantor) yang ada di Jakarta termasuk kota besar lainnya di Indonesia, berlakukan WFH itu," kata dia.

WFH dinilai menjadi kebijakan yang sangat penting untuk menekan klaster perkantoran di DKI Jakarta karena bisa mengurangi interaksi dan potensi orang untuk tertular.

Baca juga: Klaster Perkantoran di Jakarta Meningkat, Epidemiolog Sarankan WFH Kembali Diterapkan

Dia mengingatkan kepala instansi pemerintah maupun swasta yang mulai mewajibkan karyawannya untuk bekerja di kantor agar tidak melupakan bahaya Covid-19.

Terlebih lagi jika berpikir apabila sudah divaksin, maka karyawan sudah boleh masuk kantor sepenuhnya.

"Orang sudah divaksin bukan berarti tidak bisa terinfeksi, karena orang divaksin itu selain bisa terinfeksi juga bisa menularkan," ucap Dicky.

Dicky juga meminta Pemprov DKI tidak tergoda memberikan kelonggaran saat tren kasus Covid-19 menurun.

"Harus WFH, kita jangan dikit-dikit karena tren menurun, langsung pelonggaran di mana-mana," ucap dia.