Kompas.com - 26/04/2021, 18:39 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengaku tidak mudah mengembalikan sistem work from home (WFH) hingga 100 persen meskipun penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran meningkat.

Pasalnya, kebijakan WFH harus dikaji terlebih dahulu dan melibatkan banyak pihak.

"Terkait masalah WFH WFO ini kan enggak bisa kita tentukan sendiri, kita ada Satgas. Nah Satgas itu nanti yang meminta pendapat-pendapat dari berbagai macam ahli, seperti dulu, kata Andri saat dihubungi melalui telepon, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Klaster Perkantoran di Jakarta Meningkat, Epidemiolog Sarankan WFH Kembali Diterapkan

Dia mengatakan, keputusan harus melalui kajian yang komperhensif sehingga dampak dari WFH secara penuh bisa diprediksi dan diantisipasi.

Selain itu, beragam aspek juga harus dipertimbangkan jika Pemprov DKI hendak menerapkan WFH 100 persen kembali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dia betul-betul komperhensif, semua (kalangan) didengar pendapatnya dari berbagai macam aspek sehingga diputuskan lah seperti A, B dan C," kata dia.

Baca juga: Epidemiolog: Klaster Perkantoran di Jakarta Naik karena Kebijakan WFH Tak Diterapkan dengan Baik

Adapun saran WFH kembali diberlakukan secara penuh sempat diusulkan oleh epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman.

Dia meminta Pemprov DKI agar mempertimbangkan WFH secara penuh untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui klaster perkantoran yang meningkat pesat seminggu terakhir.

"Imbauan saya adalah, semua instansi mau itu Jakarta, (kantor) pemda maupun kementerian. Pokoknya (kantor) yang ada di Jakarta termasuk kota besar lainnya di Indonesia, berlakukan WFH itu," kata Dicky, Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Klaster Perkantoran di DKI Naik Sepekan Terakhir, Epidemiolog Soroti Penggunaan Transportasi Umum

Menurut Dicky, WFH sangat penting untuk menekan klaster perkantoran di DKI Jakarta. Karena WFH bisa mengurangi interaksi dan potensi orang untuk tertular.

Dia juga mengingatkan kepada kepala instansi baik pemerintah maupun swasta yang mulai mewajibkan pegawai atau karyawannya untuk bekerja di kantor atau work from office (WFO) agar tidak lupa dengan bahaya Covid-19.

Terlebih jika berpikir apabila sudah divaksin, berarti karyawan sudah boleh masuk sepenuhnya.

Baca juga: Klaster Perkantoran di Jakarta Meningkat karena Euforia Vaksinasi Covid-19

"Orang sudah divaksin bukan berarti tidak bisa terinfeksi, karena orang yang divaksin itu selain bisa terinfeksi juga bisa menularkan," kata dia.

Sebagaimana diketahui, klaster perkantoran mengalami peningkatan dalam seminggu terakhir.

Pemprov DKI mencatat pada 5-11 April 2021 terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran.

Sedangkan pada 12-18 April 2021, jumlah positif Covid-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Megapolitan
Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Megapolitan
Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Megapolitan
Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

Megapolitan
Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.