Enggan Buka Syarat Penundaan Pemberian THR, Kadisnaker DKI: Nanti Banyak yang Ajukan

Kompas.com - 26/04/2021, 20:05 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Rabu (13/2/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Rabu (13/2/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah enggan membuka pengajuan penundaan pemberian THR dari pengusaha kepada buruh/karyawan.

Andri mengatakan, apabila banyak yang mengetahui persyaratan, banyak yang akan mengajukan penundaan pemberian THR.

"Saya tidak berikan (persyaratan) itu, nanti pada mengajukan (penundaan) itu," kata Andri saat dihubungi melalui telepon, Senin (26/4/2021).

Dia mengatakan, perusahaan ditekankan untuk memberikan THR sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan yaitu paling lambat 7 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 2021.

Baca juga: Pemkot Tangerang Dorong Perusahaan Swasta Segera Bayarkan THR Karyawan

"Mending lu bayar sesuai ketentuan, kalau dikasih syarat masih ada peluang (menunda)," ucap dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Andri menjelaskan Disnakertrans DKI tetap memberikan kesempatan penundaan kepada perusahaan yang hendak mengajukan penundaan pembayaran.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 12/SE/2021, perusahaan diberikan penundaan pemberian THR paling lambat 1 Hari sebelum Lebaran Idul Fitri atau hari raya keagamaan pekerja yang bersangkutan.

Sehingga Disnakertrans DKI akan memberikan syarat setelah dilakukan pemeriksaan saat pengajuan penundaan.

Baca juga: Pemkot Tangerang Pastikan THR untuk ASN Akan Segera Dibayarkan

"Nanti, kalau ada permohonan baru kita lakukan pemeriksaan. Tapi di awal jangan bilang syarat. Kasih syarat malah repot. Nanti semua pada ngajuin permohonan," kata dia.

Andri berujar, hingga hari ini, Senin, belum ada perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran THR Lebaran 2021.

Begitu juga dengan asosiasi atau serikat buruh, belum ada laporan terkait sengketa THR yang belum dibayarkan.

"Kalau pertanyaan saat sosialisasi (kewajiban pemberian THR) itu banyak, tapi dilayangkan dalam surat resmi belum ada," kata dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 394 Kasus Covid-19 di Depok, 6 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 394 Kasus Covid-19 di Depok, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Wilayah Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Wilayah Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Jebol Indomaret Bantargebang, Pelaku Rusak CCTV Sebelum Bobol ATM

Jebol Indomaret Bantargebang, Pelaku Rusak CCTV Sebelum Bobol ATM

Megapolitan
Daftar 23 Rumah Sakit di Depok yang Gelar Vaksinasi Covid-19 Pralansia

Daftar 23 Rumah Sakit di Depok yang Gelar Vaksinasi Covid-19 Pralansia

Megapolitan
Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Megapolitan
Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Megapolitan
Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Megapolitan
UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

Megapolitan
Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Megapolitan
24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Megapolitan
Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X