Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Ingatkan Pentingnya Tes Ulang WNA dan WNI dari Luar Negeri, Hasil PCR yang Dibawa Harus Dianggap Hangus

Kompas.com - 26/04/2021, 22:06 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menolak warga negara asing (WNA) dari India masuk ke Indonesia mulai Sabtu (24/4/2021), untuk menyikapi dinamika terbaru lonjakan kasus harian Covid-19 di sana.

Menanggapi hal tersebut, epidemiolog Universitas Indonesia atau juru wabah, Pandu Riono berpendapat, seluruh orang yang masuk ke Indonsia harus melakukan tes PCR ulang.

Pendu menuturkan, merebaknya mutasi virus Covid-19 varian B1617 yang bermuatan mutasi ganda itu tak hanya terjadi di India saja.

Baca juga: WNI dari India Lolos Karantina Covid-19, Polisi: Dia Bayar Rp 6,5 Juta

Melainkan, varian tersebut sudah mendominasi di negara lain, sehingga Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan secara universal.

Oleh karena itu, menurut Pandu, Pemerintah Pusat juga wajib mengarantina seluruh WNA dan WNI dari luar negeri.

"Setiap siapa pun, baik WNI maupun WNA bukan hanya India, yang baru pulang dari luar negeri, harus dianggap potensial membawa virus," tutur Pandu saat dihubungi, Minggu (24/4/2021).

"Sehingga, semua harus dikarantina selama 5-7 hari. Kemudian dites ulang PCR, walau mereka sudah membawa surat keterangan PCR," sambung Pandu.

Baca juga: 124 WN India Dikarantina di Hotel Holiday Inn Taman Sari, Dipindahkan dari Kempinski hingga Ritz Carlton

Pandu menegaskan, meski WNA atau WNI yang datang dari luar negeri itu sudah membawa tes PCR masing-masing, tetapi dokumen tersebut wajib dianggap hangus saat tiba di Indonesia.

"Selama karantina mereka kan tidak berinteraksi. Itu memastikan siapa pun pelaku perjalanan dari luar (negeri) itu betul-betul tidak membawa virus," ucapnya.

Pandu menyatakan, tidak ada cara lain untuk mencegah penyebaran virus B1617 itu dengan mengarantina setiap orang yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, cara itu lebih baik dari pada harus menutup bandara.

"Enggak ada cara lain (selain karantina). Mau ditutup bandara? Rugi sendiri nanti," ujar dia.

Pandu menambahkan, Pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan bagaimana cara pencegahan penyebaran virus B1617.

Baca juga: Dibantu 2 Orang, Seorang WNI dari India Lolos Prosedur Karantina di Bandara Soekarno-Hatta

Pasalnya, ada satu orang di Sumatera yang terdeteksi positif B1617 dan dia tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri.

"Makanya, penting sekali menekan penularan. Kalau tidak terjadi penularan, virus tidak bermutasi. Bermutasi hanya di tubuh orang yang baru terinfeksi," tutur Pandu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com